"Saya tidak pernah menyebut oknum ini, partai ini, ndak ada. Kenapa sih harus saling lempar segala macam. Emang saya takut dengan somasi ini? Ndak ada bos," ujar Fihir.
Ia menegaskan, dirinya tak akan surut sedikitpun mesti telah menerima surat somasi.
Seyogyanya, kata Fihir untuk membantah dugaan tersebut, pihak DPRD NTB sesegera mungkin melakukan tes urine, tes rambut, atau tes darah.
Fihir pun mempertanyakan sejak kapan DPRD NTB menjadi lembaga yang anti-kritik.
Seharusnya, selaku wakil rakyat, lembaga DPRD NTB terbuka terhadap apapun yang menjadi pertanyaan publik.
"Jadi begini, sejak kapan lembaga dewan itu harus tertutup dari kritik publik. Pimpinan dewan meminta saya melaporkan secara personal, terkait siapa oknum itu dan kabar itu saya dapat dari mana."
"Kalau begitu caranya dewan ini sudah anti kritik. Masa saya harus ke kantor dewan dan berbisik ke mereka, ini sudah zaman keterbukaan," papar Fihir.
Fihir menyebut, kalaupun dirinya masuk bui gara-gara pasal karet yang disangkakan kepada dirinya, ia mengaku tidak ada rasa takut selangkahpun.
Secara khusus, ia mengklarifikasi bunyi pertanyaan yang ia lontarkan yang secara eksplisit menyebut waktu penangkapan saat "melakukan kunker ke Jakarta" Fihir mengaku itu hanya soal waktu.
Dan atas dasar ingin mengklarifikasi itulah Fihir melayangkan pertanyaan.
Dia mengaku, informasi awal tersebut ia terima dari oknum internal di DPRD NTB.
"Oke saya bilang "kemarin", itukan lokus masalah waktu. Ada tiga atau empat orang anggota dewan menelpon dan membenarkan informasi itu. Tapi bukan kemarin, bahwa ada oknum anggota DPRD NTB pemakai narkoba, itu fakta."
"Kan saya dapat informasi kemarin makanya saya langsung bilang begitu, masa itu saja tersinggung? Padahal fakta bahwa penyergapan itu ada. Dan saya tidak pernah menyebut BNN, kepolisian atau apalah," pungkasnya.
(*)