Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pokok-pokok Pikiran (Pokir) kerap dianggap sebagai transaksi politik para angota dewan.
Selain membuat alot penyusunan APBD, dampaknya pun dipertanyakan masyarakat.
Namun, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Daeng Paelori menyebut pandangan itu keliru.
Baca juga: DPRD Lombok Timur Sentil Proyek KIHT Pasar Paok Motong, dari Fungsi hingga Pemilihan Lokasi
Walaupun dia mengakui adanya keterlambatan dalam hal penyusunan proposal proyek Pokir.
Daeng menyebut, Pokir oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diagendakan pengerjaannya bertahap di triwulan I, II, III, hingga triwulan IV.
" pengerjaannya ada siklusnya. Yang belum dikerjakan barangkali memang OPD itu memasukkan pengerjaannya di triwulan ke IV. Dan triwulan IV itu dimulai bulan ini," Ucap Daeng Paelori saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Selasa (4/10/2022).
Dia menjelaskan, Pokir dewan sendiri berasal dari hasil reses dan serapan anggota dewan yang turun ke masyarakat.
Baca juga: Daeng Paelori Mantapkan Diri Ikut Serta Jadi Bakal Calon Bupati Lombok Timur di Pemilu 2024
Apabila kegiatan yang diusulkan dari masyarakat tidak masuk dalam program Pemda maka dewan mengakomodirnya dalam Pokir.
"Jenisnya pun bermacam, dari pengadaan pokir fisik berupa barang, hingga hibah dan juga Bansos," urainya.
Sejauh ini, Pokir DPRD Lombok Timur sendiri telah di tangani Dinas Perindustrian Lombok Timur dengan sejumlah pengelompokan.
"Memang pokir ini banyak jenisnya, semisal mesin jahit itu akan digabungkan siapa saja yang mengadakan mesin jahit. Kalau spek dan barangnya sama, dan harganya lebih dari aturan aturan yang d tentukan oleh peraturan undang-undang yakni lebih Rp 200 juta itu baru di tender," jelasnya.
Namun berbeda dengan spek barang yang diusulkan apabila jumlahnya tidak melampaui batas tender maka prosesnya akan langsung diserahkan ke pihak ketiga sebagai pelaksana.
Dinas Perindustrian Lombok Timur kini menggarap Pokir dewan yang sebagian besarnya hibah bantuan sosial (Bansos).
Daeng punya pandangan sendiri soal Pokir ini yang menurutnya sebagai jalan keluar bagi masyarakat bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
"Hingga berdasarkan aspirasi banyak yang minta masyarakat agar dibantu lewat bantuan hibah dan Bansos, dan itu sangat ketat, dan tidak sembarang, yang benar-benar mempunyai kegiatan itu yang diberikan," terangnya.
Baca juga: Dinas Perindustrian Lombok Timur Akomodasi Anggaran Pokir Dewan 1,3 Miliar untuk Hibah Bansos
Pokir yang diajukan tidak langsung cair seketika. Namun didahului upaya verifikasi.
Proyek Pokir dewan yang diserahkan ke kelompok diharapkan menciptakan lapangan kerja baru.
"Melihat dari sulitnya mencari pekerjaan sekarang ini saya kira inisiatif masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan itu perlu di atensi," ungkapnya.
Meski demikian Daeng menggarisbawahi perbedaan Pokir dengan hibah serta Bansos.
"Kalau hibah itu untuk bantuan UMKM, hibah bisa juga untuk kegiatan pembangunan masjid, musala dan madrasah. Kalau Bansos bantuan yang langsung kita berikan ke masyarakat yang memang berdampak secara ekonomi, tidak bisa mengangkat dirinya karena dampak yang terjadi di negara kita seperti pada saat gempa dan Covid-19, itu Bansos kita berikan kepada mereka," tutupnya.
(*)