Baca tanpa iklan
Menyikapi hal tersebut, PKS menilai paket Zul-Rohmi hingga kini masih menujukkan kolaborasi yang kuat.
"Kalau kami menilai biasanya tahun politik itu panas, tapi kalau melihat yang sekarang ini salah satu yang menjadi hambatan kepala daerah dalam melaksanakan tugas adalah disharmoni Gubernur dan Wakil Gubernur," ujarnya.
"Sampai sejauh ini kami masih melihat harmonis, ini menjadi modal kuat kita. Untuk pertama, menyelesaikan visi misinya. Kedua, membangun susasan yang kondusif bagi birokrasi dalam rangka stabilitas mengawal apa yang tertuang dalam RPJMD," kata anggota DPRD NTB dapil 7 NTB itu.
(*)