Baca tanpa iklan
Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka ini tentu tidak akan menjadi sesuatu yang mudah bagi TGB.
Ihsan melihat mesti ada kerja ekstra. Baik dari segi belanja politik, atau ada strategi secara khusus yang diterapkan di NTB.
Opsi kedua, TGB tetap di Perindo dan elite NWDI yang saat ini berada di NasDem tidak pindah gerbong.
Pengaturannya adalah pada figur di pileg.
"Kalau kita beranggapan bahwa opsi pertama, elite NWDI yang ada di NasDem tidak dapat ditarik, lalu TGB atau Perindo terpaksa harus memasang orang lain (yang tidak berafiliasi dengan NWDI) di pileg, itu juga tidak menjanjikan," ujarnya.
Alasannya, pada satu sisi tokoh tersebut tidak bisa mengkapitalisasi TGB. Sebab NWDI tidak bisa digarap ceruknya jika bukan bagian dari jam'iyah.
Figur itu nantinya akan dilihat sebagai kader Perindo, sebab secara kultural berbeda dengan NWDI. Fungsionarisnya tidak bisa dilabeli NWDI, tidak berkorelasi.
Sekali lagi, Ihsan menekankan, jika opsi kedua ini yang diambil, maka akan berkonsekuensi pada cost/belanja politik/support akomodasi logistik yang besar kepada caleg yang non-NWDI itu.
Namun Ihsan juga menyampaikan, kalau opsi kedua diambil, pertanyaannya adalah apakah figur NWDI yang akan maju di DPR RI melalui NasDem, bisa percaya diri tanpa adanya sokongan TGB di belakang?
Mengingat persaingan di komposisi Bacaleg DPR RI di NasDem juga tentu tidak mudah.
Akan ada nama-nama beken seperti Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid.
Hal ini yang dinilainya mesti diatur.
"Narasi yang disampaikan di bawah itu seharusnya sudah clear. Sehingga tidak tumpang tindih. Tidak saling klaim dan sebagainya," tandasnya.
Opsi ketiga, TGB tetap di Perindo dan elite NWDI yang saat ini berada di NasDem tidak pindah gerbong.
Namun, dalam pencalegan, TGB tetap menggaet kader NWDI di Pileg DPR RI yang tidak berafiliasi dengan NasDem.