Sebab menurutnya yang menjadi persoalan utama adalah kesepakatan jumlah titik lampu, kemudian belakangan berkembang lagi jumlah lampunya, sehingga sampai sekarang belum ada kesepakatan.
"Semua yang diinginkan oleh Pemerintah Lombok Barat ini dituangkan dalam nota kesepakatan supaya tidak bergeser-geser lagi jumlahnya," harap Bambang.
"Nilai investasi dengan palayanan yang dibutuhkan itu pasti ada kesepakatan untuk memastikan uang yang dikeluarkan Pemkab itu bisa dibelanjakan seoptimal mungkin untuk melayani masyarakat Lombok Barat," lanjutnya.
Kemudian karena ini menjadi role model di Indonesia, pihaknya akan selalu hati-hati dan akan menginstruksikan bawahannya agar tidak ada hal yang didiskusikan selain diskusi teknis.
"Sehingga apa yang menjadi kehawatiran pemerintah tidak terjadi, semua akan dilakukan secara transparan dan kapanpun diperiksa akan selalu siap," ujar Bambang Iswanto.
"Karena bagaimanapun program ini menjadi role model PJU BPBU pertama di Indonesia dan menjadikan contoh untuk masyarakat," pungkasnya.