Yang miris, kata Yan Mangandar, adalah pemerintah provinsi tetap menggelar event tersebut pascaada korban jiwa atas nama pemerintah.
Itu pula yang membuat pihaknya geram.
Ia mengingatkan, Gubernur NTB pada 2019 menyatakan bahwa akan membuat regulasi yang mengatur ihwal joki anak di NTB.
Namun, faktanya sampai sekarang tidak pernah sedikitpun ada perubahan.
"Apa yang disampaikan Gubernur hoaks saja, prank saja," jelasnya.
(*)