Pemkab Bima Tanggapi Tudingan Aset Dikuasai Pribadi, Sebut Tidak Pernah Ungkap Jumlah

Sehingga lanjutnya, dalam daftar aset yang beredar sebanyak 391 item tersebut belum tervalidasi.

"Sekali lagi, angka dan data itu bukan dari kami Pemkab. Kami baru bisa sebutkan angka dan merinci, setelah proses verifikasi selesai," tandas Suryadin.

Baca juga: Cari Sebab Kematian, Polisi Autopsi Jasad Bayi Terbungkus Plastik Ditemukan Dalam Kos di Bima

Lalu bagaimana dengan beberapa aset yang dikuasai secara pribadi?

Secara tegas Suryadin mengatakan, akan ada langkah-langkah tertentu yang ditempuh Pemkab Bima.

Bisa pendekatan secara persuasif, juga bisa menempuh upaya hukum.

Tergantung pada jenis kasusnya, bagaimana aset tersebut dikuasai.

"Jika itu aset pemerintah, tentu kita pastikan kembali ke daerah dengan cara-cara tertentu," katanya.

Baca juga: Kapal Angkut 30 PMI Tenggelam di Batam, KSPN NTB Desak Pemerintah Lebih Tegas

Seharusnya tambah pria yang akrab disapa Yan ini, pertemuan lanjutan digelar pada 15 Juni kemarin.

Namun ditunda dan digelar pada Senin pekan depan ini.

"Nanti tanggal 30 Juni di Pemrov NTB, sudah akan ada gambaran sebenarnya berapa jumlah aset yang harus diserahkan," pungkasnya.

(*)