Baca tanpa iklan
Pemprov NTB, menurutnya telah memahami bahwa mereka tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk bergerak sampai di level rumah tangga, karena itu memang merupakan domain Kabupaten/Kota dan pemerintah desa.
Pemprov NTB lebih intens di sisi hilir pengelolaan sampah, yakni TPA regional.
Pada titik ini, pemerintah provinsi benar-benar bekerja keras berinovasi, menangkap dan menggunakan teknologi terkini untuk mengurangi timbulnya residu sampah.
Pemprov NTB, kata Windia, dalam kasus ini telah melakukan sejumlah terobosan.
Seperti bermitra dengan pencetus program block solution (batako dari sampah), bekerja sama dengan PLN untuk mengolah sampah menjadi energi yakni solid recovered fuel (SRF).
Serta memanfaatkan sampah plastik jenis tertentu sebagai bahan bakar dengan teknologi pirolisis.
“Artinya, jika proses pemilahan di hulu dan teknologi di hilir tersebut berjalan maksimal, nanti residu akhir sampah akan sangat sedikit untuk dikembalikan dan ditimbun di alam,” ujarnya.
Jika tidak seperti itu, potensi TPA menjadi overload atau over capacity menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan.
Percepatan tata kelola sampah yang baik ini hanya bisa dicapai jika para pihak bisa bekerjasama.
Bekerjasama dibidang apa?, bekerjasama untuk memastikan agar setiap rumah tangga dengan gembira memilah sampahnya.
Bekerjasama untuk memastikan para pengangkut menyediakan sistem angkutan sampah terpilah.
Serta bekerjasama untuk memastikan agar aplikasi teknologi pemrosesan sampah di TPA optimal.
“Setiap kita harus memastikan bahwa SDM-nya memadai. Harus ada orang tepat yang mengurus soal itu. Sebab kita bermain teknologi, termasuk juga mengawal mekanisme pembiayaan".
Sekarang, masalah utamanya adalah soal pembiayaan.
Dalam konteks ini, ia mendorong agar pemerintah baik di level kabupaten/kota maupun provinsi mencari sumber-sumber pembiayaan.