Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM - Publik dihebohkan dengan beredarnya berita ratusan CPNS yang mengundurkan diri.
Usut punya usut, mereka mundur dengan berbagai macam alasan.
Salah satunya adalah gaji dan tunjangan yang tak sesuai ekspektasi.
Sontak, hal tersebut menyita perhatian banyak orang.
Pasalnya, hal ini dinilai merugikan negara.
Komisi II DPR turut menyoroti hal tersebut.
Mereka meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi soal transparansi gaji dan tunjangan.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus.
Baca juga: Kehilangan Motivasi Hingga Kaget Lihat Gaji dan Tunjangan, Ratusan CPNS Mundur, BKN: Rugikan Negara
Baca juga: Ratusan CPNS Tahun 2021 Mengundurkan Diri karena Gaji Kecil dan Kehilangan Motivasi
"Transparansi mengenai hak dan kewajiban perlu dijelaskan dengan transparan kepada anggota masyarakat yang akan melamar sebagai CPNS," kata Guspardi dalam keterangan tertulis, Senin (30/5/2022).
"Sehingga mereka dapat mengetahui dan mempertimbangkan segala sesuatunya dan tahu persis hak dan kewajiban termasuk juga besaran gaji yang akan diterimanya sebelum mengikuti proses seleksi," imbuh dia.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menyayangkan, banyaknya CPNS yang mengundurkan diri saat hendak ditetapkan sebagai abdi negara.
Sebab, pemerintah telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendanai proses seleksi hingga tahap akhir.
Bahkan, tidak sedikit pula instansi pemerintah mengeluarkan biayanya sendiri untuk sejumlah tes spesifik.
Selain itu, pengunduran diri CPNS diperkirakan bakal mengganggu kinerja pemerinfah karena posisi yang seharusnya mereka isi bakal kosong.
"Formasi yang seharusnya diisi CPNS yang telah lulus menjadi kosong kerena mereka mengundurkan diri.