Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bima akan memanggil sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terkait dugaan pemalsuan data.
Pengakuan Abdul Hafid yang buka-bukaan setelah didemosi karena terjerat kasus Pungutan Liar (Pungli), direspons cepat Dikbud Kota Bima.
Penggantinya, Kabid PNF Zainuddin yang dikonfirmasi wartawan mengaku, akan menindaklanjuti.
"Empat PKBM yang disebut akan segera kami panggil untuk klarifikasi," katanya, Selasa (12/4/2022).
Tidak hanya itu, Zainuddin juga akan mengklarifikasi data yang dibongkar Hafid kepada tiga kepala seksi (Kasi) yang sebelumnya bertugas.
"Termasuk dokumen-dokumen yang katanya dipalsukan akan kami bongkar dan periksa kembali," tegasnya.
Baca juga: Terjerat Kasus Pungli dan Didemosi, Mantan Pejabat Dikbud Kota Bima Benyanyi Soal Korupsi Dana BOP
Baca juga: Anggota Dewan Tersangka Dugaan Korupsi Dana PKBM di Bima Tidak Ditahan, Polisi: Dikenai Wajib Lapor
Nantinya, dari berkas-berkas yang diteliti pihaknya bisa menemukan syarat-syarat yang telah diajukan sah atau tidak.
Mantan lurah ini menegaskan, meski baru menjabat sebagai Kabid PNF namun ia memiliki komitmen kuat membuat kisruh dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) terang benderang.
Seperti yang diketahui, Abdul Hafid merupakan mantan Kabid PNF yang kini diturunkan jabatannya menjadi guru biasa, karena terbukti melakukan pungli.
Ia pun kemudian 'bernyanyi', ada kerugian negara yang mencapai Rp 300 juta, diduga muncul dari ulah sejumlah PKBM yang memalsukan data warga belajarnya.
Hal itu diduga dilakukan demi mendapatkan BOP dari pemerintah pusat.
Dari pengakuan Hafid, data warga belajar yang dipalsukan berupa Ijazah, KTP hingga Kartu Keluarga (KK).
Saat itu, Hafid menjadi bagian penting yang memverifikasi pengajuan berkas PKBM untuk mendapatkan BOP.
Kisruh dana BOP dan pungli ini, sudah bergulir satu bulan terakhir dan menyeret banyak nama di dunia pendidikan Kota Bima.
(*)