Anggota Dewan Tersangka Dugaan Korupsi Dana PKBM di Bima Tidak Ditahan, Polisi: Dikenai Wajib Lapor

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Tersangka kasus dugaan korupsi PKBM senilai Rp 862 juta inisial BO kini statusnya hanya wajib lapor dua kali sepekan ke Polres Bima Kota.

Pasca penahanan yang urung dilakukan pada Kamis pekan kemarin, hingga kini tidak diketahui pasti bagaimana kelanjutan penanganan dugaan korupsi, yang menyeret anggota dewan aktif di Kabupaten Bima itu.

Kasi Humas Polres Bima Kota Iptu Jufrin kepada sejumlah media mengaku penanganan kasus masih terus berlanjut meski tersangka tidak ditahan.

Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi Dana Bantuan Korban Kebakaran Bima Masih Bebas Masuk Kerja

Baca juga: Ratusan Kendaraan Dinas Pemkot Bima Nunggak Pajak, Fisik Banyak yang Raib

"Pemberkasan masih terus berjalan," jawabnya.

Soal penahanan yang urung dilakukan, Jufrin menyampaikan, karena ada berkas yang harus dilengkapi sehingga penahanan belum dilakukan.

Jufrin tidak bisa menjelaskannya soal berkas tersebut sambil beralasan hal itu merupakan kewenangan penyidik.

"Yang lebih jelas, tahu detailnya adalah penyidik di reskrim," jawabnya.

Nantinya lanjut Jufrin, tersangka BO akan dipanggil kembali untuk melengkapi berkas.

"Kalau sekarang yang bersangkutan wajib lapor dua kali seminggu, setiap hari Senin dan Kamis," kata Jufrin.

Apakah setelah itu BO akan langsung ditahan ?

Jufrin kembali mengaku tidak bisa memastikannya, karena bergantung dari pemberkasan.

Kasus korupsi yang melibatkan politisi Gerindra ini, jumlah nilai kerugian negaranya lebih banyak dibandingkan kasus korupsi dengan tersangka Kades Waduruka Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

Kades bersama dua orang lainnya langsung ditahan ketika ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Namun berbeda pada kasus PKBM dengan tersangka BO, meski sudah ditetapkan tersangka dan memiliki ancaman hukuman yang sama, tapi tidak ditahan.