Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tiga tokoh elit politik Nusa Tenggara Barat (NTB) bertemu.
Rachmat Hidayat, anggota DPR RI dapil Pulau Lombok asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Haji Bambang Kristiono (HBK) anggota DPR RI partai Gerindra dapil Pulau Lombok, dan Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang juga ketua DPD Partai Golkar NTB bersemuka dalam satu meja.
Pertemuan tersebut dilangsungkan di kediaman Rachmat Hidayat pada Minggu siang, (6/2/2022).
Baca juga: Hilangnya Adab Berpolitik Catatan Kritis Rachmat Hidayat, HBK, dan Mohan Soal Kondisi Politik NTB
Baca juga: Rachmat Hidayat dan HBK Dukung Usulan Mohan Soal Penyiapan Lahan Pembuangan Abu Bagi Umat Hindu
Agenda yang tak biasa itu membahas sejumlah isu aktual di NTB.
Ketiga tokoh yang punya basis sentral di Bumi Gora itu bertukar pikiran dan menyampaikan beberapa pandangan kritis ihwal politik NTB.
Ketiganya melakukan pertemuan tertutup di salah satu sisi bagian rumah Rachmat Hidayat.
Pertemuan berlangsung hampir 1,5 jam.
Tampak sesekali gelak tawa terdengar dari ketiganya.
Momen langka itu selesai tatkala ketiganya turun beriringan dari ruang pertemuan.
Ketiganya berjalan saling rangkul menuju meja makan.
Nuansa hangat dan cair terasa.
Sesekali guyonan khas politisi terlontar dari ketiganya.
Potret tersebut mengiringi santap siang ketiga petinggi partai itu.
Selepas makan siang, Wali Kota Mataram pamit lebih dulu.
Disusul HBK dan putrinya, Rannya Agustyra Kristiono.
Sejumlah kesepakatan menjadi buah dari pertemuan mereka.
Ketiganya bersepakat suasana politik NTB kini sedang sakit.
Baca juga: Rannya Kristiono, Calon Senator Visioner Asal NTB Bicara Politik dan Ketenagakerjaan, Ini Pesannya
Rachmat Hidayat, HBK maupun Mohan menyebutnya dengan istilah "carut-marut".
"Itulah yang kami coba bahas dan menyatukan pokok-pokok pikiran," kata Rachmat Hidayat yang ditunjuk memberi keterangan pada media.
Selepas pertemuan mereka, beragam asumsi menyeruak ke permukaan.
Baca juga: Rannya Kristiono, Calon Senator Visioner Asal NTB Bicara Politik dan Ketenagakerjaan, Ini Pesannya
Ada Pesan Apa Dibalik Pertemuan Tiga Patron Politik NTB itu?
Pengamat politik Doktor Kadri memberikan kredit khusus terhadap pertemuan ketiga politikus itu.
Menurutnya, mereka telah menunjukkan fatsun politik yang baik.
"Tradisi ini bagus ya, sepanjang semangatnya adalah mengoptimalkan peran dan fungsi setiap lembaga di pemerintahan, khususnya hubungan legislatif dan eksekutif," kata Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram itu.
Berkaca dari Pilgub NTB 2018, PDIP, Gerindra, dan Golkar memang bukan merupakan partai pengusung eksekutif, Zul – Rohmi.
Pertemuan ketiganya, kata Dr Kadri bisa menjadi tonggak awal menguatnya fungsi kontrol terhadap eksekutif.
"Tapi dengan syarat giroh dari pertemuannya memang yang tadi itu ya. Itu akan ada efek positifnya terhadap kinerja program pembangunan dan pemerintahan di NTB," tandasnya.
Pertemuan tersebut memang sarat akan nuansa politik.
"Apapun yang melatarbelakangi saya pikir wajar-wajar saja. Kalaupun mereka berbicara persoalan dana pokir dan direktif, hubungan Gubernur dan Sekda, atau soal kocok ulang itu memang domain mereka. Termasuk juga menjelang pengambilan keputusan-keputusan strategis," pungkasnya.
Dr Kadri memberikan catatan khusus soal pertemuan itu.
Karena sifat politik yang dinamis, maka perjumpaan antar politisi akan sangat mungkin terjadi.
Perubahan kebijakan politik selalu linear dengan dinamika yang terjadi.
Baca juga: Gerak Cepat, Indra Jaya Usman Kumpulkan Anggota Fraksi Partai Demokrat NTB dan Sampaikan Pesan AHY
"Kita ingat ketika Dr Zul, HBK, dan Rachmat Hidayat bertemu. Sekarang ini malah PKS tidak dilibatkan. Masih banyak juga contohnya, dinamika itu lazim terjadi," ujarnya.
"Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan yang abadi selain kepentingan itu sendiri. Saat kepentingan ada, di situ pertemuan dan chemistry antara figur - figur politik terbangun," sambung Dosen Ilmu Komunikasi itu.
Terkait dengan keberlanjutan koalisi, Dr Kadri melihat selagi simpul-simpul pertemuan dirawat, maka ketiga tokoh tersebut akan intens bertemu.
Aktor yang bertemu juga bisa saja bertambah dan berkurang.
Dr Kadri memberikan penekanan bahwa konstelasi politik di daerah sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari skema politik di kancah nasional.
"Tapi sekali lagi, pertemuan tersebut perlu diapresiasi, kita dorong itu bisa jadi tradisi yang bagus," ujarnya.
Baca juga: AHY Tunjuk Indra Jaya Usman Jadi Ketua DPD Partai Demokrat NTB
Pembahasan Politik Menuju Pilgub 2024
Dari kacamatanya, Dr Kadri melihat bahwa pembahasan terkait pilgub 2024 dalam pertemuan tersebut bukan merupakan topik utama.
"Tapi kalau mereka bisa membangun klausul politik yang kuat dan sepakat untuk selalu berkomunikasi, baik di setiap kebijakan yang ada di udayana dan eksekutif, itu akan menarik. Saat itu mereka akan dapat membicarakan banyak hal," kata Dr Kadri.
"Kalau di pertemuan kemarin, bisa saja ada pembahasan soal pilgub 2024, tetapi belum terlalu serius," sambungnya.
Sementara itu, pengamat politik yang juga Dosen Universitas Mataram Doktor Saipul Hamdi menarik pesan khusus dari pertemuan tersebut.
"Untuk konteks NTB, mungkin ada rencana bangun koalisi baru untuk menyaingi petahana di Pilgub 2024, itu yang saya lihat," ujar Dosen Sosiologi Universitas Mataram itu.
Analisis tersebut, kata Dr Saipul Hamdi bercermin pada konsistensi ketiganya.
Selain itu, buah dari pertemuan tersebut banyak menghadirkan catatan miring terkait pemerintahan di NTB.
Menuju polgub 2024, Dr Saipul Hamdi menilai sejumlah nama berpotensi menjadi figur sentral yang diusulkan dari pertemuan ketiga tokoh tersebut.
"Jika koalisi ini terus terjalin, ada nama-nama seperti Mori Hanafi, Sekertaris Gerindra Ali Al Khairy yang juga sudah diusung, termasuk juga Pak Mohan sendiri yang bisa diusulkan untuk bertarung di pilgub 2024," kata Dosen Sosiologi Unram itu.
Namun sekali lagi, Dr Saipul Hamdi juga memberi penegasan bahwa satu aspek penting yang akan menjaga keberlangsungan koalisi antar tiga partai ini adalah peta politik di kancah nasional.
Terlepas dari itu, menaruh catatan bahwa dengan adanya pertemuan ketiga petinggi partai ini bisa menjadikan posisi eksekutif tidak leluasa.
"Ini semacam koalisi untuk melawan Bang Zul. Terutama dengan adanya kocok ulang itu, eksekutif bisa berada dalam posisi yang sulit," bebernya.
(*)