Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Puluhan orang tukang ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Ojol Lombok melakukan aksi unjuk rasa, di depan kantor gubernur Provinsi NTB, Senin (19/7/2021).
Mengenakan seragam ojek online hijau, mereka berjalan kaki dari Taman Sangkareang ke depan kantor gubernur, sembari membawa poster.
Pada poster-poster kertas putih itu mereka menulis beragam tuntutan dan aspirasinya.
Seperti ‘Kami Menolak PPKM Diperpanjang’ kemudian ‘PPKM Menindas Rakyat’.
Ada juga poster bertuliskan ‘Gagal cari maskawin gara-gara PPKM’.
Salah seorang ojol juga mengangkat poster berutuliskan ‘Bila kami diberikan aturan, berikan kami juga solusi’.
'Hargai kami mencari nafkah'.
Hingga poster bertulis ‘Percepat Pemulihan Ekonomi’.
Para Ojol ini tidak banyak melakukan aksi, mereka hanya menyuarakan aspirasi melalui poster-poster itu.
Sesampai di depan kator gubernur NTB mereka berbaris dan mengatur jarak sembari mengangkat poster tersebut.
Budi Suseno, koordinator aksi Ojol Lombok menjelaskan, tuntutan para Ojol hanya meminta kepada pemerintah tidak memperpanjang PPKM Darurat.
”Bagi kami sebagai tukang ojek itu (PPKM) sangat membatasi gerak kami untuk mencari nafkah,” kata Budi Suseno, kepada wartawan, usai aksi, Senin (19/7/2021).
Para ojol mengaku tertekan dengan kondisi saat ini.
Baca juga: Bantuan PPKM Darurat di Mataram, 13.888 Orang Dapat Beras Termasuk Penyintas Covid-19
Baca juga: Insentif Rp 21,3 Miliar untuk Tenaga Kesehatan Pemprov NTB Telah Dibayar
Selama penerapan PPKM Darurat, penghasilan mereka menurun hingga 70 persen. Karena sektor yang dipangkas atau terdampak yakni layanan bike.
”Harusnya kami mengambil uang besar dari sektor (layanan) bike, kayak (jemput) anak sekolah, anak kuliahan,” katanya.
Mereka tidak bisa mengandalkan layanan food atau pesanan makanan karena penghasilannya tidak akan mencukupi.
Dengan situasi saat ini para Ojol mengaku penghasilannya merosot tajam.
Saat ini mereka rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 35 ribu – Rp 40 ribu per hari.
Normalnya, sebelum pandemi Covid-19 mereka rata-rata mendapatkan penghasilan di angka Rp 200 ribu per hari.
Dengan penghasilan saat ini, jelas mereka sangat terpukul. Sebab setiap hari mereka juga butuh membeli bensin, oli, dan service motor.
Belum lagi biaya makan sehari-hari juga tidak sedikit.
Baca juga: Pedagang Bakso di Mataram Protes Petugas PPKM Darurat saat Diminta Ditutup
Baca juga: Rektor Universitas Mataram Tarik Seluruh Mahasiswa KKN Mulai Hari Ini
”Jadi mohonlah kebijakan pemerintah ini untuk mengkaji ulang terkait PPKM Darurat di Mataram, NTB ini,” katanya.
Bila PPKM Darurat diperpanjang, mereka akan kembali bersikap.
Tetapi mengenai aksinya mereka akan membicarakan dengan kelompok Ojol lainnya di Lombok.
”Akan kami koordinasikan dengan para ketua ojek online di Mataram ini,” katanya.
Dia yakin para pemimpin lebih cerdas dalam mengambil keputusan. Mereka harus memperhatikan dampak dari PPKM saat ini.
Baca juga: WASPADA Tabrakan Maut di Lombok Tengah, Sopir dan Penumpang Dilarikan ke Puskesmas
Baca juga: Perpanjangan Status PPKM Darurat Kota Mataram Ditentukan Awal Pekan
“Kami minta dikaji ulang sajalah, dampak yang ditimbulkan, karena tidak hanya ojol yang terdampak,” katanya.
Menanggapi hal itu, juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Swandiasa mengatakan, pemerintah menghargai aspiasi yang disampaikan masyarakat.
”Itu merupakan hak konstitusi, tapi apa yang menjadi aspirasi itu sudah kami sampaikan (ke pusat), supaya PPKM darurat ini tidak perpajang,” katanya.
Apa yang menjadi keinginan ojek online dan pedagang juga sejalan dengan keinginan wali kota Mataram.
Wali kota Mataram juga tidak ingin PPKM Darurat diperpanjang karena dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.
(*)