Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH – Di hadapan rombongan Komisi XI DPR RI, Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah menjabarkan kebijakan stimulus ekonomi melalui di NTB selama pandemi Covid-19.
Stimulus ekonomi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB yakni dengan memanfaatkan produk-produk UMKM lokal dalam bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang.
Pemerintah tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai tapi bantuan dalam bentuk produk sembako hasil UMKM.
”Yang kita lakukan di NTB adalah bagaimana memberdayakan dan penguatan UMKM kita sendiri,” ungkap Rohmi, pada pertemuan Bank Indonesia (BI) bersama rombongan Komisi XI DPR RI, di Hotel Sima Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Jumat (28/5/2021).
Baca juga: TGB: Salurkan Sumbangan ke Palestina Melalui Lembaga yang Kredibel
Pandemi Covid-19, kata Rohmi, memaksa semua orang untuk tetap hidup aman dan produktif.
Dari sisi kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Alhamdulillah, NTB masih dalam kategori aman. Karena ketersediaan tempat tidur sangat memadai di bawah 50 persen. Begitu pun presentase kesembuhan di NTB berada di atas angka 92 persen,” jelasnya.
Upaya mengendalikan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi memang tidak mudah.
Baca juga: Mengapa Indonesia Harus Bela Palestina? Ini Penjelasan TGB dari Sisi Kemanusiaan & Konstitusional
Pemberdayaan UMKM di tengah pandemi menjadi salah satu program unggulan pemerintah.
Bank Indonesia wilayah NTB juga selalu mendukung untuk pemberdayaan UMKM di NTB.
”Kami berjuang membentuk 1000 wirausaha baru. Selain itu, Program NTB Mall dan Galeri Kampung UMKM dikembangkan untuk membuka akses secara luas memasarkan produk-produk lokal UMKM," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI HM Amir Uskara mengatakan, salah sektor terdampak pandemi Covid-19 adalah UMKM.
Tugas dan tanggung jawab pemerintah mendorong dan meningkatkan ketahanan UMKM di NTB.
”Tentu ini harus didukung dan support oleh Bank Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM selama pandemi Covid-19.
Sebab, UMKM memiliki peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasioanl.
Bahkan UMKM mampu berkontribusi 61,1 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97 persen dari total angkatan kerja sebanyak 116,9 juta di Indonesia.
Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (Pen) tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.
Khusus dukungan terhadap pemulihan UMKM telah dialokasikan sebanyak Rp 184,83 triliun.
”Tentu ini memberikan semangat kepada UMKM untuk terus berpacu membangun ekonomi yang lebih baik ke depannya," jelas anggota fraksi PPP tersebut.
(*)