Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ribuan guru yang tergabung dalam Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori di atas 35 tahun (GTKHNK35+) meminta dukungan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mereka diangkat menjadi pegawai.
Para guru ini berharap, mereka diprioritaskan dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Selain itu, guru honorer di bawah usia 35 tahun digaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).
Hal itu disampaikan perwakilan GTKHNK35+ saat menemui Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah, Rabu (3/2/2021).
Mereka datang meminta dukungan dan rekomendasi Pemerintah Provinsi NTB supaya diangkat jadi PPPK.
"Kami ingin pemerintah mengangkat guru honorer di atas usia 35 tahun ini menjadi PNS tanpa tes," kata Ketua GTKHNK35+ NTB Maksud, dalam pertemuan itu.
Menurutnya, pengangkatan menjadi PPPK sebagai bentuk penghargaan kepada guru yang sudah lama mengabdi.
• Pengedar Sabu Bilelando Lombok Tengah Ditangkap, Sempat Berteriak Panggil Massa
• Polisi di Lombok Tengah Jadi Pemulung untuk Sadarkan Warga soal Kebersihan
Bersadasarkan data GTKHNK35+, jumlah guru honorer di atas usia 35 dari SD sampai tingkat SMA sebanyak 2.575 orang.
Tapi kini kebijakan pemerintah telah berubah.
Tidak ada pengangkatan menjadi PNS lagi tetapi PPPK. Itu pun hanya bagi guru di bawah 35 tahun.
Sebab itu, para guru ini berjuang mendapatkan penghargaan lebih atas pengabdian selama ini.
Mereka sudah mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak.
Mulai dari pemerintah kabupaten kota, ketua DPRD NTB dan DPD RI.
"Kalau harapan ini diperkuat dengan rekomendasi Pemprov NTB maka kami akan meminta rekomendasi dari pemerintah pusat," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, guru merupakan aktor penting dalam pembangunan daerah.
Untuk itu, berbagai upaya dan solusi terus diperjuangkan pemerintah provinsi demi kesejahteraan guru honorer.
"Jangan khawatir, kami tidak menutup mata terhadap nasib yang dihadapi guru honor," kata Rohmi.
Selama ada aturan dan didukung kemampuan anggaran daerah, pemerintah mendukung sepenuhnya perjuangan para guru di NTB.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB sendiri sudah mengajukan guru honorer yang diprioritas melalui jalur PPPK.
"Nasib para guru honorer ini menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk menentukan masa depan mereka agar lebih baik," katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Aidy Furqan mengatakan, tahun 2021 Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan jatah 5.018 guru honorer menjadi PPPK dari total 6.000 jumlah guru honore se-NTB.
Pengajuan dilakukan bagi guru honorer yang sudah masuk dalam Data Pokok Pendidik (Dapodik).
Selain masuk Dapodik, syarat lain yang harus terpenuhi adalah kualifikasi sesuai jurusan dan jumlah jam mengajar.
• Banjir Landa Bima dan Sumbawa, Gubernur NTB Kirim Tim Bantuan
Prioritas ini dikhususkan bagi guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB.
Sedangkan guru honorer tingkat TK, SD dan SMP masuk dalam wewenang pemerintah kabupaten kota.
"Sudah kami usulkan tahun 2020 lalu, tinggal kita menunggu proses validasi dari pusat terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemprov selanjutnya," katanya.
Sementara terkait UMP bagi guru honorer, lanjut Aidy, penerapannya masih berdasarkan Jasa Jam Mengajar (JJM) sebesar Rp 40 ribu per jam.
Upaya untuk menaikan upah guru honorer terus perjuangkan.
Namun karena pandemi Covid-19 dan kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan.
"Kami memutuskan untuk tetap dipertahankan. Artinya tidak dinaikan maupun dikurangi. Mudah-mudahan ke depannya akan terus diperjuangkan," harapnya.
(*)