Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunlombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan optimalkan pengelolaan aset-aset yang selama ini terbengkalai.
"Tantangan kita semakin besar, kerja juga harus lebih maksimal, termasuk itu (pengelolaan aset) kita optimalkan," kata Wakil Gubernur Provinsi NTB Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah, usai paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD NTB tahun 2021, di kantor DPRD NTB, Rabu (18/11/2020).
Aset-aset itu antara lain, lahan seluas 65 hektare (ha) di Gili Trawangan yang tidak dikelola sebagimana mestinya.
Dengan nilai aset Rp 2,3 triliun, setahun Pemprov NTB hanya mendapatkan royalti Rp 22,5 juta.
PT Gili Trawangan Indah (GTI) selaku investor tidak pernah melakukan pembangunan seperti dijanjikan.
Juga pengelolaan kawasan hutan Sekaroh oleh investor PT Eco Solution Lombok (ESL).
Meski mengantongi izin mereka belum merealisasikan rencana investasinya.
"Saat ini sedang berproses semua, GTI juga kita proses, tapi semua butuh waktu," katanya.
Pemprov berharap para investor yang memegang hak pengelolaan segera merealisasikan rencananya.
Sementara itu, dalam rapat paripurna, Rohmi berharap setelah KUA PPAS diteken, proses pembahasan rancangan APBD 2021 berjalan lancar.
"Mudah-mudahan APBD 2021 tetapkan pada waktu yang tepat," kata Rohmi.
KUA PPAS APBD Provinsi NTB 2021 menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD Provinsi Tahun 2021.
"Ini semua berkat kerja sama yang baik antara pemerintah Provinsi NTB dengan DPRD NTB," katanya.
Rohmi berharap, seluruh program yang disepakati pemerintah daerah dan DPRD NTB terlaksana dengan baik.
"Seluruh program-program yang ada, termasuk pokir dewan kita harapkan mengerucut kepada tujuan mewujudkan NTB gemilang," tandasnya.
(*)