DPRD Kota Mataram Minta Pemda dan Sekolah Atensi Kasus LGBT di Kalangan Anak-anak

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOA MATARAM - DPRD Kota Mataram bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Pendidikan Kota Mataram khawatir dengan kasus penyimpangan seksual yang terjadi di kalangan anak-anak.

Dari data Dinas Kesehatan Kota Mataram, penyimpangan seksual ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus human immunodeficiency virus (HIV), dengan jumlah kasus pada tahun 2024 saja mencapai 195 kasus.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati buka suara terkait semakin maraknya kasus disorientasi seksual ini.

Nyayu menyayangkan munculnya indikasi perilaku menyimpang terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di lingkungan SD.

Nyayu mengungkapkan keprihatinannya terhadap laporan temuan seorang siswa SD yang terindikasi memiliki perilaku seksual menyimpang dan bahkan tergabung dalam sebuah grup percakapan daring yang berisi anak-anak lain dengan kecenderungan serupa. 

Baca juga: Ketua FUI Bima Minta Bupati dan Wali Kota Tangani Serius Masalah Narkoba dan LGBT

"Yang sangat mengerikan, anak-anak yang ingin masuk ke dalam grup itu harus melalui hubungan seksual terlebih dahulu. Ini tidak bisa dibiarkan," ucap Nyayu setelah dikonfirmasi, Selasa (26/8/2025).

Legislator pemerhati anak ini menekankan bahwa kasus ini sebagai pertanda bukan hanya ancaman terhadap individu anak, tetapi juga berpotensi menjadi mata rantai penularan perilaku.

Ia meminta agar hal ini tidak dianggap remeh karena kecenderungan seksual yang menyimpang pada usia dini dapat terjadi karena pengaruh lingkungan dan minimnya pengawasan. 

"Biasanya anak yang menjadi korban bisa menjadi pelaku berikutnya karena merasa penasaran atau ingin diterima di kelompok tertentu," kata Nyayu.

Politisi Partai PDI Perjuangan ini juga menyoroti lemahnya edukasi dan penyuluhan di sekolah terkait kesehatan reproduksi dan pendidikan karakter. 

Nyayu mendorong Dinas Pendidikan untuk menyusun program penyuluhan yang lebih masif dan berkelanjutan di seluruh jenjang pendidikan dasar. 

Menurutnya, penyuluhan ini harus mampu menyentuh aspek psikologis anak agar mereka memahami batasan perilaku sosial yang sehat dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 

“Anak-anak bisa ikut-ikutan karena rasa penasaran atau karena tidak tahu bahwa itu salah,” tegasnya.

Nyanyu mendesak agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera melibatkan psikolog untuk menangani anak-anak yang terindikasi menjadi korban ataupun pelaku.