Kepemimpinan Iqbal–Dinda Disorot Akademisi dan Aktivis dalam Diskusi Publik

“Dulu kalai kita dengan jargonnya, transparan dan akuntabel. Tapi sekarang setelah kita lihat hasilnya justru tidak sepenuhnya transpran dan akuntabel,” katanya.

Walhi NTB Soroti Kerusakan Lingkungan dan Ilusi Pembangunan Hijau ala Iqbal–Dinda Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB justru membeberkan fakta yang mencemaskan. Lebih dari 60 % kawasan hutan NTB telah rusak.

Provinsi NTB terdiri dari 403 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, dan memiliki luas kawasan hutan mencapai lebih dari 1 juta hektare. Namun, hasil investigasi Walhi NTB mencatat bahwa sekitar 650 ribu hektare dari 1,07 juta hektare kawasan hutan telah mengalami kerusakan.

“Kerusakan lingkungan ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada ekosistem dan justru membuka ruang eksploitatif terhadap sumber daya alam,” ungkap Amri Nuryadin, Direktur Walhi NTB.

Amri menyoroti bagaimana proyek-proyek besar yang dibungkus dengan jargon “swasembada pangan dan energi” justru menjadi alat legitimasi perampasan ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal. Ia menyebut narasi ini sebagai bentuk “populisme ekologis palsu” yang menyamarkan kepentingan korporasi di balik baju pembangunan.

“Yang menikmati hasil pembangunan itu bukan masyarakat lingkar hutan, tapi perusahaan-perusahaan besar yang mendapat konsesi. Sementara warga yang menggantungkan hidup pada hutan, makin terpinggirkan,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan proses pengambilan keputusan yang cenderung tertutup dan mengabaikan partisipasi aktif warga di sekitar kawasan hutan.

“Masyarakat lingkar hutan tidak dilibatkan secara bermakna. Padahal mereka yang paling terdampak,” lanjut Amri.

Janji Program "Lestari Berkelanjutan": Kosmetik atau Komitmen?

Dalam 10 program unggulannya, pasangan Gubernur-Wakil Gubernur NTB Iqbal–Dinda mencantumkan komitmen terhadap lingkungan dalam program bertajuk “Lestari Berkelanjutan”. Program ini menjanjikan penguatan sektor kehutanan, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

Namun, Amri mempertanyakan sejauh mana program ini dijalankan secara nyata, bukan sekadar retorika politik.

Pembangunan yang Merata Dr Alvin

Salah satu pemateri utama, Alvin Sahrin, akademisi dan pengamat sosial-politik, menyoroti kecenderungan kekuasaan saat ini yang lebih fokus pada pencitraan ketimbang menjawab persoalan substansial masyarakat NTB. .

Alvin jmenyoroti kesenjangan antara Pulau Sumbawa dan Lombok yang tak kunjung teratasi. Ia menyebutkan bahwa kesenjangan ini bisa memicu kecemburuan sosial yang berpotensi memperlemah kohesi daerah.

“Pembangunan yang terkonsentrasi hanya di satu wilayah akan menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tidak adil. Sentimen seperti ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya membangun keadilan sosial dan akses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur di seluruh pelosok NTB.

(*)