Gubernur NTB Lalu Iqbal Luncurkan MOVE-ID, Solusi Kurangi Persoalan PMI

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, melaunching Pusat Informasi Terpadu Migrasi, Vokasi dan Pembangunan Indonesia (MOVE-ID).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Mataram. 

Iqbal didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Baiq Nelly Yuniarti. 

Iqbal yang juga mantan Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri mengatakan, perlu adanya perubahan dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Baca juga: PMI Asal Lombok Barat Tewas di Malaysia: Ada Luka Tusuk di Dada, Lima Pelaku Ditahan Polisi

"Kalau dulu sibuk menyiapkan di sini (Indonesia) lalu tidak bisa mencarikan tempat bekerja, sekarang kita cari tempat bekerjanya, peluangnya kita cari, supaya pada saat memberikan pelatihan sudah sesuai dengan kebutuhan di luar nanti," kata Iqbal, Kamis (19/6/2025). 

Beberapa negara sudah mulai membuka komunikasi dengan NTB terkait penempatan PMI ini.

Iqbal menyebutkan ada dari Dubai, Jerman, dan Austria. 

Sejumlah negara ini datang dengan membawa penawaran jenis pekerjaan dan persyaratan yang dibutuhkan.

Sehingga Pemerintah Provinsi NTB bersama stakeholder terkait mulai menyiapkan calon PMI yang berkompeten. 

Iqbal mengatakan dengan kehadiran MOVE-ID ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat, terkait semua hal yang berkaitan dengan PMI. 

Ia mengatakan keamanan PMI ini harus dilakukan mulai dari keberangkatan, saat bekerja hingga kepulangan. 

"Kalau kita lihat sekarang banyak lubang pengiriman PMI yang tidak safe sehingga dengan adanya informasi yang baik dapat mengurangi itu," pungkasnya. 

Kepala BP3MI Mataram Noerman Adhiguna mengatakan, MOVE-ID ini merupakan implementasi dari kerja sama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan GIZ. 

"Salah satu program untuk meminimalisir masalah, contohnya penempatan PMI non prosedural, ini salah satu isu yang masih kita hadapi," kata Noerman. 

Kemudian informasi terkait penempatan mulai dari kemampuan menengah sampai profesional. Saat ini sudah ada program kerja sama antar pemerintah di bidang formal. 

(*)