Pemkab Lombok Tengah Siapkan Anggaran Rp5 Miliar untuk Bayar Dana Nonkapitasi Puskesmas

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Dinas kesehatan (Dikes) Lombok Tengah memberikan klarifikasi terkait dana jasa klaim nonkapitasi.

DPRD Lombok Tengah sebelumnya menyinggung dana nonkapitasi yang tidak pernah dibayar pemerintah kabupaten kepada petugas kesehatan di Puskesmas Ganti, Kecamatan Praya Timur. 

Kepala Dikes Lombok Tengah Suardi menyampaikan bahwa dana nonkapitasi yang belum terbayarkan untuk tahun 2024 ini juga terhadap Puskesmas lain.

"Jadi pembayaran disiapkan di APBD perubahan 2025 dengan besaran yang kita usulkan kurang lebih Rp 5 miliar," jelas Suardi di Praya, Selasa (17/6/2025). 

Anggaran pembayaran klaim nonkapitasi 2024 disiapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kurang lebih Rp 3,8 miliar.

Baca juga: Dewan Hamzan Temukan Dana Non Kapitasi Rp217 Juta Puskesmas Ganti Belum Dibayar Pemkab Loteng

"Termasuk untuk membayar nonkapitasi 2023 dan pada bulan Mei 2024 kita bayarkan utang non kapitasi 2023.

Setelah itu pihaknya memproses pembayaran semester 1 tahun 2024.

Namun hal itu urung dilakukan karena terdampak UHC.

Klaim puskesmas cukup besar sehingga dana yang tersedia tidak cukup.

Meski demikian pihaknya mengaku pembayaran sempat diusulkan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025.

Lagi-lagi tidak bisa terbayarkan karena sudah melewati batas waktu sehingga tidak masuk penganggaran. 

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Lombok Tengah (Loteng) menemukan persoalan terkait dana jasa klaim nonkapitasi yang tidak pernah dibayar oleh pemerintah kabupaten kepada petugas kesehatan di Puskesmas Ganti, Kecamatan Praya Timur.

Mirisnya, dana jasa klaim nonkapitasi sebesar belum dibayar sejak Januari sampai Desember 2024 sehingga menumpuk menjadi Rp 217 juta. 

Sementara pembayaran dana jasa klaim nonkapitasi tahun 2025 sendiri berjalan lancar. 

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, Wirman Hamzani mengungkapkan, seharusnya dana jasa klaim non kapitasi dibayarkan setiap bulan oleh pemerintah kabupaten Lombok Tengah melalui dinas kesehatan.

"Saya heran kenapa dana non Kapitasi pada tahun 2025 dana kapitasi malah sudah dibayarkan oleh dinas dari bulan Januari hingga Mei 2025. Kami dari Komisi IV mempertanyakan kemana dana kapitasi dengan total Rp 217 juta itu," jelas Hamzan saat dikonfirmasi Tribun Lombok di Praya, Minggu (8/6/2025).

Komisi IV dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Kesehatan Lombok Tengah untuk meminta penjelasan.

Hamzan menyebut tidak menutup kemungkinan ada puskesmas yang lain mengalami kasus serupa. 

Hamzan menyampaikan, temuan ini diketahui saat turun monitoring dan evaluasi satu bulan lalu di beberapa Puskesmas termasuk di Puskesmas Ganti, Kecamatan Praya Timur. 

Menurut mantan aktivis ini, semua petugas kesehatan khususnya kepala puskemas mengeluhkan dana nonkapitasi yang belum dibayarkan tahun 2024.

Politisi Nasdem ini juga mempertanyakan kinerja dinas kesehatan dan juga mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan ini. 

"kami yakin, ketika dana kapitasi tidak ada kejelasan kapan dilakukan pembayaran oleh pemerintah maka akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat di bawah.Yang kami khawatirkan gara-gara ini petugas kesehatan yang ada malah mau melakukan mogok kerja," tutup Hamzan.

(*)