Minim Layanan Kesehatan, DPR Dorong Pembangunan Rumah Sakit di Gili Trawangan 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera membangun rumah sakit di kawasan Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Hal ini menyusul ketiadaan fasilitas kesehatan yang memadai di kawasan wisata unggulan tersebut, yang mencakup Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi layanan kesehatan di kawasan yang telah lama menjadi favorit wisatawan mancanegara tersebut.

"Belum ada rumah sakit di sana. Padahal itu kan juga menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Kami sangat berharap dari Kemenkes maupun dari BUMN bisa membangun rumah sakit yang memadai di sana," ujar Muazzim, Kamis (29/5/2025).

Menurut Muazzim, warga setempat telah lama mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Saat ini, satu-satunya fasilitas medis yang tersedia hanyalah klinik dengan sarana terbatas. Bahkan puskesmas pun belum tersedia.

"Di sana hanya ada klinik seadanya saja. Saya mendapatkan informasi kalau ada warga mau melahirkan itu harus nyebrang ke Lombok baru sampai ke rumah sakit di Kecamatan Tanjung," keluhnya.

Sebagai perbandingan, Muazzim menyebut pembangunan Bali International Hospital di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, yang dikelola oleh PT InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), sebuah perusahaan BUMN. Menurutnya, konsep serupa seharusnya juga bisa diterapkan di kawasan tiga Gili.

"Kita ambil contoh di Sanur, itu dikelola oleh ITDC. Nah kenapa kita punya destinasi wisata di tiga Gili tidak kita bangun saja di Gili Trawangan. Kami desak pemerintah jangan hanya bangun di Bali," tegas eks Ketua DPW PAN NTB itu.

Muazzim menekankan bahwa keberadaan rumah sakit di Gili Trawangan tidak hanya penting untuk wisatawan, tetapi juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang tinggal di kawasan tersebut. Akses terhadap layanan kesehatan yang cepat dan memadai, menurutnya, adalah hak dasar setiap warga negara.

"Masyarakat asli di sana juga perlu kita perhatikan sama seperti dengan warga yang lain di Lombok," ujarnya.

Politisi asal Nusa Tenggara Barat itu juga memastikan bahwa Komisi IX DPR RI akan terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini.

(*)