Bila Pulau Sumbawa Pisah dari NTB, Apakah Lombok Akan Jatuh Miskin?
Pulau Lombok dan Sumbawa memiliki potensi ekonomi dan karakter wilayah yang berbeda. Mereka bisa saling menopang bila Provinsi Pulau Sumbawa berdiri.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Hari ini demo besar-besaran menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dilakukan masyarakat Sumbawa, di Pelabuhan Poto Tano, Kamis (15/5/2025).
Warga yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menuntut dua hal, yakni:
Pertama, meminta pemerintah Republik Indonesia mencabut moratorium daerah otonom baru.
Kedua, mendorong pemerintah agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Aksi yang diklaim melibatkan 2.500 orang ini rencananya berlangsung selama lima hari, 15-19 Mei 2025.
Desakkan yang kian kencang untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) ini menunjukkan keinginan kuat masyarakat Pulau Sumbawa (Samawa dan Mbojo) pisah dari Provinsi NTB.
Kini, keputusan pemekaran PPS ini ada di tangan Presiden RI, Prabowo Subianto. Bukan tidak mungkin desakan kali ini membuka pintu bagi terbentuknya PPS.
Bila nanti Provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, maka Provinsi NTB hanya memiliki wilayah Pulau Lombok.
Luas Pulau Lombok hanya 4.738,65 km⊃2; dengan lima pemerinahan kabupaten/kota yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur.
Sementara luas Pulau Sumbawa tiga kali lipat dari Lombok yakni 15.448 km⊃2; dengan lima pemerinahan kabupaten/kota yakni Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima.
Perekonomian Bergantung pada Tambang

Faktanya, perekonomian NTB selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan. Naik dan turunnya angka pertumbuhan ekonomi NTB tergangung pada aktivitas produksi PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Pulau Sumbawa.
Buktinya pada triwulan I 2025, pertumbuhan ekonomi NTB mengalami penurunan 2,32 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Wahyudin mengatakan, penyebab terbesar pertumbuhan ekonomi NTB mengalami kontraksi adalah berkurangnya produksi konsentrat kering PT AMNT di Pulau Sumbawa.
Penurunan ini disebabkan karena tidak adanya ekspor sejak awal tahun 2025, sehingga gudang penyimpanan hasil tambang itu penuh.
"Kapasitas gudang yang dimiliki PT Amman di pertambangan itu sekitar 300 ribu ton, untuk Smelter juga 300 ribu ton," jelas Wahyudin, dalam keterangan pers, Jumat (9/5/2025).
Tambang milik PT AMMAN ini berada di Pulau Sumbawa. Sedangkan Pulau Lombok tidak memiliki pabrik sekala besar setara AMNT.
Berkaca pada data BPS ini, jika Pulau Sumbawa memisahkan diri dari Lombok (NTB), pengaruhnya tentu akan sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Pulau Lombok.
Potensi Belum Maksimal Digarap

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Nur Aida Arifah Tara, mengatakan, bila Lombok dan Sumbawa berpisah, kemungkinan perekonomian Lombok akan lebih terdampak jika dilihat dari segi pengaruh pertambangan.
Tapi menurutnya, pada tahun-tahun pertama kedua pulau, Lombok dan Sumbawa akan mengalami penurunan pertumbuhan karena proses penyesuaian.
Nur Aida menilai, Lombok dan Sumbawa memiliki keunggulan masing-masing. Lombok mengandalkan pengembangan parwisata, kemudian Sumbawa dengan sektor pertambangannya.
Tapi melihat fakta hari ini, kedua sektor tersebut belum dikembangkan secara optimal di NTB. Sehingga belum bisa dijadikan jaminan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Saya melihat lebih banyak kerugian besar (kalau pisah) buat dua-duanya, mungkin butuh proses dan waktu yang lama untuk sampai maksimal seperti yang diharapkan," katanya.
Menurutnya, Lombok yang diharapkan memberikan kontribusi besar lewat pengembangan pariwisata nyatanya belum memberikan kontribusi besar.
Karena pengelolaan pariwisata di NTB belum maksimal seperti daerah lain.
"Mungkin perlu cari sumber pendapatan dari sektor lain karena pariwisatanya belum maksimal," ujar akademiksi lulusan Australia ini.
Jika Lombok mengandalkan pariwisata, sektor ini harus terus didorong karena potensi pariwisata bisa terus ditingkatkan.
Data menunjukkan, jumlah kunjungan wisatawan ke NTB tahun 2024 mencapai 3,6 juta.
"Bisa ditingkatkan lewat strategi penurunan harga tiket pesawat, pengembangan destinasi pariwisata," katanya.
Terlebih jika pembangunan tol Lombok Barat ke Lombok Timur akan lebih meningkatkan aksesibilitas Pulau Lombok.
Demikian pula dengan Pulau Sumbawa yang mengandalkan sektor pertambangan. Dalam waktu singkat mungkin cenderung lebih cepat dirasakan karena pendapatan sektor pertambangan akan lebih fokus bagi warga Pulau Sumbawa.
Tapi masyarakat Pulau Sumbawa tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertambangan saja.
Belajar dari kondisi saat ini, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2025 terhadap triwulan 1 2024 mengalami kontraksi 1,47 persen (yoy) dan kontraksi 2,32 persen terhadap triwulan IV tahun 2024, karena penurunan produksi konsentrat perusahaan tambang.
"Walaupun mengalami kontraksi, sektor pertanian bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, karena di triwulan 1 2025 kontribusi pertanian mencapai 2,09 persen," katanya.
Sumbangsih pertanian adalah tanaman padi, dimana NTB termasuk 10 daerah penghasil terbesar di Indonesia. Selain padi, sumbangsih pertanian lain adalah jagung.
Bisa Sama-sama Maju

Pendapat lebih optimis diungkapkan Dr M Firmansyah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram.
Menurutnya, jika Lombok dan Sumbawa berpisah, kedua-duanya bisa lebih maju dan tidak akan menjadi daerah miskin.
Lombok dan Sumbawa memiliki potensi ekonomi masing-masing dengan karakter berbeda.
"Insya Allah Pulau Lombok tidak akan jatuh miskin. Malahan dari aspek spasial ekonomi, Pulau Lombok akan mewujudkan pola baru pengembangan ekonomi yaitu kluster industri maritim di Global Hub KLU," katanya.
Pengembangan Global Hub terintegrasi dengan potensi pengembangan ikan dan udang di beberapa teluk. Misal Teluk Awang, Teluk Ekas dan lain-lain.
"Potensi sudah ada, tinggal pemerintah provinsi dan kabupaten lainnya fokus siapkan kebutuhannya," katanya.
Dari aspek pariwista sudah maturity (matang). Lombok sudah dikenal dunia layaknya Bali, tinggal mengatur manajemen event yang tidak terputus setiap tahun.
"Dari segi bisnis sektor jasa pendidikan, Pulau Lombok telah punya kampus negeri besar dan kampus-kampus swasta," katanya.
Menurutnya, pemerintah bisa lebih fokus untuk jadikan satu nilai dasar sebagai aturan main dalam pembangunan, yaitu nilai-nilai budaya lokal Lombok.
"Kita kenal dalam ekonomi kelembagaan institutional arrangement, ini penting sekali untuk menjaga iklim bisnis dan investasi," ujarnya.

Kemudian bila Pulau Sumbawa maju, maka imbasnya juga akan bermuara pada daerah sekitarnya yang punya infrastruktur bisnis memadai (perdagangan, industry, dan leasure) yaitu Lombok.
"Dalam ekonomi dikenal effect spillovers. Bila Pulau Sumbawa terbentuk, kemungkinan besar perputaran uang akan lebih kencang di sana, baik lewat APBN maupun investasi baru."
"Maka sebagian penduduknya akan menikmati fasilitas ekonomi (berbelanja, berwisata) di Pulau Lombok yang lebih dekat," jelas Firmansyah.
Firmansyah memprediksi, Pulau Sumbawa akan fokus pada pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan. Berdasarkan tipe wilayah, maka antara Pulau Sumbawa dan Lombok lebih ke saling komplementer dari pada saling subtitusi.
Ia mengakui, pada awal-awal biasanya daerah baru pasti butuh investasi besar-besaran, mereka akan membenahi struktur dan iklim investasi yang baik.
"Investasi ke sana misalnya, industri perumahan, pariwisata, pengolahan dan lain-lain. Maka yang paling mudah dari aspek efisiensi adalah pengusaha-pengusaha di Lombok. Mereka bisa ekspansi bisnisnya ke Pulau Sumbawa dengan berbagai insentif dari pemerintahnya," sarannya.
Sementara Pulau Sumbawa akan memperluas ke sektor primer, pertanian dalam arti luas. Karena kebutuhan dasar tidak ada istilah subtitusi, semua akan terserap pasar.
"Artinya majunya pertanian di Pulau Sumbawa tidak akan mengurangi pertanian Pulau Lombok," katanya.
Sementara pertambangan menjadi salah satu bagian sumber ekonomi Sumbawa. Tapi bila tidak dikelola dengan baik, tidak otomatis menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran di daerah.
Provinsi Pulau Sumbawa (PPS)
Provinsi Pulau Sumbawa
PPS
Pulau Sumbawa
Pulau Lombok
pertumbuhan ekonomi
NTB
Nusa Tenggara Barat (NTB)
DPRD NTB Sebut Koperasi Jadi Solusi Tambang Ilegal |
![]() |
---|
Desa Berdaya, Jalan Sunyi Penanggulangan Kemiskinan dari Akar |
![]() |
---|
Ketua DPRD NTB Jawab Tuntutan Mahasiswa, Biaya Pendidikan hingga Proyek Seaplane |
![]() |
---|
Respons Ketua DPRD NTB Didemo Soal Dana Pokir: 'Kita Serahkan kepada APH' |
![]() |
---|
Srikandi PLN UIW NTB Gelar Program Inspiring, Fokus pada Kesehatan Mental Ibu dan Anak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.