Ketua DPRD KSB Soroti Gerakan PPS Tanpa Konsolidasi 'Seharusnya Ada Silaturahmi Dulu'

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, menginginkan ada konsolidasi bersama terkait gerakan Pembentukan Provinsi Sumbawa (PPS) yang saat ini mulai mencuat di tengah masyarakat.

Di sejumlah platform media dan media sosial, mulai bermunculan gerakan-gerakan yang mendukung terbentuknya Provinsi Sumbawa.

Hal tersebut disampaikan Kaharuddin saat dihubungi, Minggu (11/5/2025).

“Kita di KSB ingin dilakukan konsolidasi dulu sebelum muncul gerakan-gerakan PPS tersebut, agar ada kebersamaan,” katanya.

Hingga saat ini, ia mengaku belum mengetahui secara jelas apa yang direncanakan oleh komite pembentukan Provinsi Sumbawa.

“Tiba-tiba saya dengar ada gerakan pada tanggal 15 Mei mendatang di Pelabuhan Poto Tano, dan isu ini mencuat di masyarakat,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan, hasil pengamatan nya di media sosial, bahwa ada isu ibu kota Provinsi Sumbawa tersebut berada di Bima, namun ia mengacu dalam konsolidasi yang dulu ibu kota nya di Sumbawa dan itu sudah disepakati bersama.

“Kalau dalam kesepakatan awal dulu, ibu kotanya itu di Sumbawa. Nah, gerakan sekarang ini tidak melakukan konsolidasi dulu bersama tokoh-tokoh. Sampai saat ini pun kami secara pribadi tidak tahu rapatnya di mana,” jelasnya.

Kaharuddin menceritakan dalam pembentukan awal PPS tersebut dirinya mengklaim semua ikut dalam membicarakan PPS tersebut. Berbeda dengan gerakan ini tidak ada yang dilibatkan.

"Kalau dulu semua kita dilibatkan untuk menyetujui ibu kota tersebut, sekarang berubah lagi isu ibu kota tersebut, jadi semakin liar isu ini jadinya," terangnya.

Ia menghimbau sebelum membuat gerakan PPS ini seharusnya ada sosialisasi dahulu sebelum dilakukan gerakan - gerakan agar semuanya rapi.

"Seharusnya ada silaturahmi dulu dengan komite PPS dengan kita, agar kita sama-sama bergerak," pungkasnya