Indonesia Harus Bersiap Hadapi Ancaman Krisis Pangan Global

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global dengan strategi nasional yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis inovasi.

Hal ini terungkap dalam acara Mata Lokal Fest 2025 yang digelar Tribun Network di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Pada sesi summit bertajuk “Feeding the Future: Biodiversity, Consumption Patterns, and Food Production Contributing to Climate”, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Dr Ir Sam Herodian menyoroti urgensi transisi sistem pangan Indonesia.

Transisi ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan, yaitu memastikan ketahanan pangan bagi populasi yang terus bertambah.

“Krisis pangan bukan isu masa depan, ini adalah tantangan nyata yang sedang kita hadapi sekarang,” ujar Sam. 

Baca juga: Lebih Diminati Investor, Menperin Percepat Transformasi Industri Hijau Indonesia

Sebanyak 58 negara dilaporkan mengalami kelaparan serius. Lebih dari 725 juta orang kekurangan gizi, dengan 55 persen berada di Asia dan 38 persen di Afrika. Bahkan, 7,18 persen penduduk Indonesia masih menghadapi kelaparan.

Menurut data FAO, krisis pangan telah memicu gejolak di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang pada awal 2024 menghadapi kelangkaan dan antrean beras. 

Bahkan, di Filipina dan Jepang mengalami kondisi serupa pada 2025 dengan pola yang sama yaitu menghadapi tantangan transisi kepemimpinan. 

Ia memaparkan bahwa Kementerian Pertanian RI telah menginisiasi berbagai program unggulan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Upaya ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan ekologi, dan memperkuat daya tahan pangan nasional di krisis global. 

Sam menegaskan pentingnya strategi swasembada pangan yang berbasis modernisasi.

“Indonesia saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi kita tidak bisa lengah. Ketahanan pangan tak bisa hanya andalkan situasi sekarang—harus ada langkah maju,” ujarnya.

Beberapa strategi utama Kementerian Pertanian mencakup penguatan benih unggul, pemulihan alokasi pupuk bersubsidi ke angka 9,55 juta ton, serta transformasi pertanian tradisional menjadi modern. 

Benih unggul yang dikembangkan—mencapai 150.000 ton—ditujukan untuk lima juta hektare lahan, termasuk varietas tahan salin, padi rawa, dan tadah hujan.

Modernisasi memang menaikkan biaya produksi hingga dua kali lipat, namun menurut Sam, adopsi teknologi adalah keharusan agar tak tertinggal.

Optimalisasi lahan rawa di Kalimantan dan Papua menjadi salah satu contoh dari solusi strategis, baik saat musim hujan maupun kemarau.

Program regenerasi petani juga ditekankan melalui Brigade Tanam dan Brigade Pangan, yang telah melibatkan petani milenial dan Gen Z di berbagai wilayah, dimulai dari Papua. 

Selain itu, Kementerian pertanian memperkuat peran penyuluh dan program pekarangan pangan bergizi untuk ketahanan pangan rumah tangga dengan lahan produktif masyarakat yang juga mulai dioptimalkan. 

Dari sisi produksi, Indonesia mencatatkan angka 34,6 juta ton beras di tahun 2025 ini, melebihi kebutuhan nasional sebesar 31 juta ton. Pertumbuhan produksi diprediksi meningkat 18,6 persen hingga pertengahan 2025. 

Capaian ini menjadi hal positif terkini setelah pengakuan internasional turut diraih di saat Presiden Joko Widodo menerima Agricola Medal dari FAO atas kontribusi Indonesia terhadap ketahanan pangan global. 

Dari dalam negeri, sektor pertanian menyumbang 10,52 persen terhadap PDB nasional pada kuartal I 2025 tertinggi di antara sektor lainnya. 

“Kita sudah berada di jalur yang benar, tapi keberlanjutan harus dijaga. Fokus berikutnya adalah hilirisasi agar pertanian benar-benar jadi penopang ekonomi nasional,” tutup Sam.