Rabu, 13 Mei 2026
NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

Berita NTB

Kepala BGN RI Sebut Perputaran Uang MBG di NTB Capai Rp824 Miliar Perbulan

Sebanyak 824 satu pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah berdiri di Nusa Tenggara Barat.

Tayang:
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM/Robby Firmansyah
PERPUTARAN UANG: Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana saat ditemui di Lombok Utara, Selasa (12/5/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Sebanyak 824 satu pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah berdiri di Nusa Tenggara Barat.

  • Kepala BGN menyebut satu unit SPPG akan ada perputaran uang mencapai Rp1 miliar setiap bulan.

 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini, sebanyak 824 satu pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah berdiri di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nilai perputaran ekonomi setiap bulannya mencapai Rp824 miliar.

Kepala BGN Republik Indonesia, Dadan Hindayana mengatakan setiap satu unit SPPG atau yang biasa disebut dapur makanan bergizi gratis (MBG) perputaran uangnya mencapai Rp1 miliar setiap bulan.

"Karena setiap SPPG yang berdiri di wilayah perkotaan maka akan ada uang satu miliar yang beredar di tempat tersebut," kata Dadan saat ditemui di Lombok Utara, Selasa (12/5/2026).

Besarnya perputaran uang di program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi lokal, dimana bahan-bahan yang suplai ke SPPG berasal dari masyarakat setempat bukan didatangkan dari daerah lain.

Dadan mengatakan perputaran uang ini baru di wilayah perkotaan dengan rata-rata sasaran 3.000 orang, sementara program ini juga menyentuh wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) yang sasarannya maksimal 1.000 orang.

"Nanti ini di daerah 3T bisa dihitung berapa perputaran uangnya," kata Dadan.

Baca juga: Wujudkan Makan Gratis di Pelosok, Kepala BGN Resmikan SPPG di Lombok Utara

Walau demikian banyaknya kasus di program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini menjadi evaluasi lembaga penjamin gizi ini, agar setelah setahun lebih program ini berjalan tidak menimbulkan masalah.

Dadan menegaskan untuk SPPG di daerah terpencil harus memperhatikan potensi lokal dan kesukaan masyarakat lokal, sehingga makanan yang dibuat tidak sia-sia karena tidak sesuai dengan lidah masyarakat setempat.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved