Menjaga ‘Rumah’ Perempuan dan Anak NTB

Dengan kata lain, pemangku kebijakan mesti  lebih melihat ke dalam, mengamati peliknya persoalan secara dekat dan dapat menangkap gelombang pikiran dan perasaan masyarakat sehingga mampu menyamakan frekuensi khususnya dengan kelompok rentan. 

Kita tahu, apa yang diperoleh dari mendengar dapat dijadikan landasan dalam memutuskan kebijakan publik yang efektif dan terpola.  

Bilamana kebijakan publik berbasis faktualitas problem di bawah dilakukan, tentu tak akan muncul gelombang protes terhadap kebijakan yang sekadar dibayangkan oleh satu kepala yang terlampau gagap menyebut kata kemiskinan, kerentanan dan kekerasan. 

Kualitas anak dan perempuan NTB mesti diposisikan sebagai prioritas utama pemerintah daerah bilamana hendak berambisi membawa manusia NTB bersaing di level dunia. 

Bukankah jika perempuan dan anak NTB tumbuh dalam lingkungan yang aman, maka daerah dapat memetik hasilnya di masa depan? 

Sebaliknya, bilamana gegabah mengambil keputusan, tentu akan berpotensi menimbulkan luka yang menganga dan terus dipanggul seumur hidup oleh liyan (the other); si kelompok rentan itu sendiri.