Perbaiki Tata Kelola BPD, Gubernur NTB Akan Rombak Total Direksi Bank NTB Syariah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal akan merombak total jajaran direksi Bank NTB Syariah.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur NTB Lalu Iqbal, usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa, pemegang saham pengendali (PSP) Bank NTB Syariah, pada Jumat (11/4/2025).

Selain Gubernur NTB, RUPS luar biasa tersebut dihadiri juga oleh Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri, Bupati Lombok Utara Nazmul Akhyar, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan perwakilan kepala daerah sebagai pemegang saham.

Kepada wartawan, Gubernur NTB Lalu Iqbal menjelaskan, RUPS luar biasa digelar untuk membahas berbagai persoalan dalam tata kelola Bank NTB Syariah.

Salah satu isu paling krusial saat ini adalah perombakan dan pembenahan tata kelola Bank NTB Syariah selaku Bank Pembangunan Daerah (BPD).

"(Perombakan) ini untuk memastikan ke depannya Bank NTB Syariah dapat mencapai target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham," kata Lalu Iqbal, Jumat (11/4/2025).

Baca juga: Wacana Renovasi Gedung DPRD NTB Disambut Baik Ketua Komisi I

Gubernur NTB juga menekankan, ia dan seluruh pemegang saham ingin kinerja perusahaan milik daerah tersebut menjadi lebih baik. 

Di sisi lain, sejumlah posisi direksi Bank NTB Syariah saat ini mengalami kekosongan. Sehingga para pemegang saham perlu melakukan perombakan.

Posisi Direktur Utama Bank NTB Syariah masih dijabat seorang pelaksana tugas (Plt). Kukuh Rahardjo, selaku dirut telah mengundurkan diri pada Desember 2024.

Selain itu, jabatan yang masih lowong adalah Direktur Pembiayaan. Kemudian satu orang komisaris dan dewan pengawas syariah akan memasuki masa pensiun.

Perombakan direksi dan komisaris ini akan dilakukan melalui panitia seleksi (Pansel). Ia mempersilahkan kepada siapa saja yang punya kompetensi untuk mendaftar. 

Tim Audit Forensik Turun

Selain perombakan direksi, dalam RUPS juga dihabas persoalan aksiden cyber yang saat ini dalam proses penyelesaian oleh tim audit forensik.

Sehingga untuk sementara para pemegang saham belum mengambil tindakan apapun. Mereka harus menunggu hasil audit tim tersebut.