Kepala OPD Buka Suara Soal Mutasi Gubernur NTB, Tunjukkan Prestasi dan Fokus Bekerja

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara soal rencana mutasi gubernur Lalu Muhamad Iqbal.

Tapi sebagian besar masih enggan memberikan komentar soal rencana mutasi tersebut.

Kepala OPD yang buka suara mengaku menyerahkan sepenuhnya urusan mutasi ke gubernur dan wakil gubernur NTB. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mereka siap ditempatkan di mana saja.

Salah satunya diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H Wirajaya Kusuma. Ia menegaskan, mutasi kepala OPD merupakan kewenangan bapak gubernur dan ibu wakil gubernur. 

"Yang jelas kami samikna wa atokna (kami mendengar dan kami taat). Kami siap membantu dan bekerja dengan sebaik-baiknya dan se-optimal mungkin untuk mendukung tercapainya visi misi bapak gubernur," tegas Wirajaya Kusuma, pada Tribun Lombok via WhatsApp, Senin (24/3/2025).

Baca juga: Gubernur NTB Tunda Mutasi, Ini Daftar Pejabat Berpotensi Dicopot Iqbal-Dinda

Terkait kinerja Biro Ekonomi Tahun 2024, pihaknya sudah melaporkan langsung kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.  

Ia memaparkan, capain Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024 Biro Ekonomi salah satunya yaitu target deviden BUMD sebesar 2,45 persen dari total PAD, tercapai 2,41 persen, dengan nilai nominal Rp80,8 miliar. 

"Capaian itu melebihi dari target sebesar Rp76,6 miliar, ini termasuk kategori baik," tegasnya. 

Ia juga menyebut sederet prestasi diraih Biro Perekonomian NTB sepanjang tahun 2024. Antara lain, meraih penghargaan tertinggi dalam hal pengendalian inflasi tingkat nasional (TPID Award).

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, kepada Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi saat itu. 

"Kami juga meraih penghargaan nasional sebagai pemerintah daerah  pembina terbaik kedua kategori Jamkrida dengan modal di bawah Rp100 miliar dari Menteri UKM RI," kata Wirajaya Kusuma.

Dengan deretan prestasi dan capaian kinerja yang baik tersebut, menurutnya selama ini dia sudah bekerja optimal. 

Wirajaya pun mengaku heran dengan munculnya nilai hasil self assessment ke publik. 

"Menurut saya endak masuk akal itu. Masak nilainya cuma 2.8, pada saat asesment oleh asesor dari Bandung, saya yakin nilai asesment saya jauh lebih baik karena saya prepare dengan baik sebelum saya ikuti assessment itu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB Hj Eva Dewiyani yang dikonfirmasi Tribun Lombok mengatakan, sebenarnya media tidak perlu meminta pendapatnya. Karena masalah mutasi adalah hal yang biasa dan hak penuh dari pimpinan.

"Kalau kita (kepala OPD) ini bawahan tugasnya ya fokus bekerja dengan baik," tegasnya. 

Ia sendiri tidak tahu siapa pihak yang membuat catatan-catatan tentang kinerja dirinya seperti itu. Sehingga ada anggapan kinerja Bappenda NTB di bawah kepemimpinannya biasa-biasa saja.

"Padahal selama 2 tahun terakhir bisa dilihat bagaimana lompatan-lompatan besar bisa kami lampaui, pencapaian dan prestasi-prestasi kami raih, bahkan sampai tingkat nasional dengan memperoleh APBD Award sebagi provinsi dengan pertumbuhan PAD tertinggi," tegas Eva Dewiyani. 

Ia menambahkan, dahulu realisasi pendapatan NTB selalu mendapat raport merah dengan ranking 3 dari bawah tahun 2022. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah berada di zona hijau.

"Tapi ya kalau dianggap kinerja kita monoton ya silahkan saja menilai seperti itu, saya tidak bisa melarang orang untuk berpendapat," katanya tersenyum.

Rencana mutasi yang sebelumnya direncanakan pekan kemarin ditunda oleh gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia Kembali melakukan penyesuaian-penyesuaian sebelum merotasi pejabatnya.

Hasil Assessment 

Terpisah, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Yusron Hadi yang ditanya terkait hasil assessment mengaku tidak tahu dari mana data tersebut dikeluarkan. 

Meski demikian, ia membenarkan assessment sudah dilakukan terhadap kepala OPD tahun 2024 lalu. Pihak yang melakukan assessment adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.

BKPSDM Kota Bandung memiliki Pusat Penilaian Kompetensi yang dinilai sebagai satu-satunya instansi di Indonesia dengan grade A. 

Lebih lanjut Yusron menjelaskan, dalam assessment tersebut ada tiga indikator yang dinilai, yakni kompetensi manajerial, kompetensi sosial budaya, dan kompetensi teknis.