Kepala OPD Buka Suara Soal Mutasi Gubernur NTB, Tunjukkan Prestasi dan Fokus Bekerja

"Kami siap membantu dan bekerja dengan sebaik-baiknya dan se-optimal mungkin untuk mendukung tercapainya visi misi bapak gubernur," kata Wirajaya.

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Sirtupillaili
Dok.Istimewa
KEPALA OPD - Kolase foto Kepala Bappenda NTB Hj Eva Dewiyani memberikan paket takjil kepada UPTB UPPD Panda Bima (foto kiri), sementara Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H Wirajaya Kusuma (kanan) menunjukkan tropy TPID Award yang diterima di Istana Negara. 

"Kalau kita (kepala OPD) ini bawahan tugasnya ya fokus bekerja dengan baik," tegasnya. 

Ia sendiri tidak tahu siapa pihak yang membuat catatan-catatan tentang kinerja dirinya seperti itu. Sehingga ada anggapan kinerja Bappenda NTB di bawah kepemimpinannya biasa-biasa saja.

"Padahal selama 2 tahun terakhir bisa dilihat bagaimana lompatan-lompatan besar bisa kami lampaui, pencapaian dan prestasi-prestasi kami raih, bahkan sampai tingkat nasional dengan memperoleh APBD Award sebagi provinsi dengan pertumbuhan PAD tertinggi," tegas Eva Dewiyani

Ia menambahkan, dahulu realisasi pendapatan NTB selalu mendapat raport merah dengan ranking 3 dari bawah tahun 2022. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah berada di zona hijau.

"Tapi ya kalau dianggap kinerja kita monoton ya silahkan saja menilai seperti itu, saya tidak bisa melarang orang untuk berpendapat," katanya tersenyum.

Rencana mutasi yang sebelumnya direncanakan pekan kemarin ditunda oleh gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Ia Kembali melakukan penyesuaian-penyesuaian sebelum merotasi pejabatnya.

Hasil Assessment 

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Yusron Hadi.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Yusron Hadi. (TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH)

Terpisah, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB Yusron Hadi yang ditanya terkait hasil assessment mengaku tidak tahu dari mana data tersebut dikeluarkan. 

Meski demikian, ia membenarkan assessment sudah dilakukan terhadap kepala OPD tahun 2024 lalu. Pihak yang melakukan assessment adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung.

BKPSDM Kota Bandung memiliki Pusat Penilaian Kompetensi yang dinilai sebagai satu-satunya instansi di Indonesia dengan grade A. 

Lebih lanjut Yusron menjelaskan, dalam assessment tersebut ada tiga indikator yang dinilai, yakni kompetensi manajerial, kompetensi sosial budaya, dan kompetensi teknis.  

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved