Gubernur NTB Mutasi Besar-besaran Pekan Depan, Kadis Dikbud Pariwisata hingga PUPR Potensial Lengser

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Provinsi NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal dikabarkan akan melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II dalam waktu dekat.

Informasi yang didapatkan Tribun Lombok, hampir semua kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dimutasi alias dirombak total.

Mutasi ini akan menjadi mutasi perdana yang akan dilakukan sejak pasangan Lalu Muhamad Iqbal dan Hj Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) dilantik.

"Hampir semua dinas mengalami perubahan. Kepala-kepala dinas yang terus memunculkan masalah di publik dan kinerja negatifnya terus disorot itu menjadi perhatian," ungkap sumber Tribun Lombok yang tak mau disebut identitasnya, Jumat (14/3/2025).

Rencana mutasi pejabat ini kabarnya sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Bahkan daftar nama pejabat yang akan dimutasi sudah disetujui Menteri Dalam Negeri (Mendagri). 

"Sudah mendapat persetujuan dari pusat. Nama-nama sudah disampaikan ke Kemendagri," ungkapnya.

Meski demikian, ia enggan menyebut nama-nama kepala OPD yang akan diganti atau dimutasi. Intinya pasangan Iqbal-Dinda akan melakukan perombakan OPD untuk memulai kerja-kerjanya. 

Berdasarkan catatan Tribun Lombok, dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah OPD Pemerintah Provinsi NTB menjadi sorotan publik, baik yang mengundang pro kontra hingga dugaan kasus korupsi.

Sebut saja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB dengan terungkapnya dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dimana Kabid SMK Ahmad Muslim kena operasi tangkap tangan (OTT) tim Polresta Mataram. Kasus ini menyeret sejumlah nama besar pejabat lingkup Pemprov NTB.

Sehingga Kepala Dinas Dikbud NTB Dr. H. Aidy Furqan kemungkinan akan diganti. 

Selain itu, OPD lain yang mendapat sorotan publik akhir-akhir ini adalah RSUD Provinsi NTB. Selain polemik penggusuran rumah singgah keluarga pasien yang masih bergejolak, kelebihan belanja Rp193 miliar juga menjadi sorotan DPRD NTB.

Kasus penggusuran rumah singgah bahkan sempat viral hingga terjadi aksi unjuk rasa di kantor gubernur NTB. Jika berkaca pada kasus ini, posisi Direktur RSUD Provinsi NTB dr H Lalu Herman Mahaputra kemungkinan tidak aman.  

Kemudian, kinerja Plt Kepala Dinas PUPR NTB Hj Lies Nurkomalasari juga disorot karena tidak selesainya proyek perbaikan Islamic Center (IC) NTB dan RS Mandalika. Dia diperkirakan menjadi salah satu nama pejabat yang akan diganti.

Tidak hanya itu, kinerja Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin Malady ada kemungkinan diganti. Kinerja sang kepala dinas menjadi sorotan publik setelah kontroversi penggantian Event Organizer (EO) pada Pesona Khazanah Ramadan 2025.

Sejumlah EO lokal protes di media sosial karena tiba-tiba diganti dengan EO dari Jakarta.

Tata Birokrasi untuk NTB Makmur Mendunia

Tepisah, Gubernur NTB Dr Lalu Muhamad Iqbal saat menghadiri acara talk show Economic Talk NTB, Senin (10/3/2025), menyatakan, dia akan membenahi mesin birokrasi sehingga bisa digerakkan untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia.

“Ini periode saya harus membenturkan konsep yang saya bawa dengan realitas di lapangan, yang saya lakukan mencoba membangun struktur yang lebih baik untuk membawa itu terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Iqbal pada acara di Gedung Bank Indonesia NTB itu. 

Saat ini, kata dia, pihaknya memprioritaskan membenahi birokrasi dengan skema meritokrasi.

Iqbal mengamini terciptanya penentuan jabatan yang diberikan lebih kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan.

“Saya masih berbicara soal meritokrasi di mana kita harus punya struktur yang ramping tapi kaya dengan fungsi, dan ini masih akan berlanjut sampai beberapa minggu ke depan,” katanya.

Ketika birokrasi sudah bisa dibenahi, maka langkah mewujudkan visi misi dapat lebih digenjot.

“Makmur mendunia tidak hanya membahas secara generik tetapi harus secara detil, di mana seberapa hebat kita bisa menunjukkan visi misi itu tergantung nanti bagaimana kerja sama yang baik yang terjalin antar semua pihak di Pemprov NTB,” kata Iqbal.