Berita Lombok Timur
Anggota DPRD Fraksi PDIP Ajukan Nota Keberatan Buntut Usulan Bupati Mengenai Sembako Rp40 Miliar
Ada beberapa alasan melayangkan nota keberatan, yakni penempatan anggaran tersebut tidak sesuai pada tempatnya yang seharusnya
Penulis: Toni Hermawan | Editor: Idham Khalid
Amrullah meminta Pemkab lebih transparan menjelaskan kepada publik perihal data penerima tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna meminta partisipasi semua pihak untuk mengawal pendistribusian bansos tersebut. Pihaknya tak ingin pemberian bansos malah menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Kami berpesan agar Pemkab lebih teliti dalam menentukan sasaran penerima bansos. Jangan sampai ini jadi polemik di masyarakat," ujarnya.
Politisi PDIP ini mengingatkan Pemkab Lombok Timur agar tidak terlampau banyak membuat program yang sifatnya bantuan sosial.
"Bansos ini bukan program jangka panjang, dampaknya hanya sesaat. Kita ingatkan, karena ini awal pemerintahan pemimpin baru agar jangan malah latah dengan program-program yang demikian," ujarnya.
Ia menilai, pemberian bansos kepada masyarakat di momen kali ini belum tepat. Ia mengingatkan, saat ini, sejumlah sektor di Lombok Timur sedang butuh banyak perhatian. Misalnya di bidang infrastruktur.
"Mesti ada skala prioritas. Lihat infrastruktur kita, masih banyak sekali yang butuh perhatian. Lebih-lebih jalan, jembatan, bangunan pelayanan publik, rumah sakit dan sekolah butuh perbaikan segera. Alokasi dana untuk infrastruktur banyak dipangkas, Pemkab mesti cari solusi terbaik," jelasnya.
Amrullah berharap di bawah kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati yang baru, Lombok Timur bisa menjadi kabupaten yang lebih maju.
"Kita harap visi-misi bupati dan wakil bupati, janji-janji saat kampanye bisa ditunaikan," harapnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.