Mahfud MD Tanggapi Tagar Indonesia Gelap: 'Tidak Seluruhnya Gelap Banyak Juga yang Terang'

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), menanggapi isu yang berkembang tentang kondisi Indonesia saat ini yang dirangkum dalam tagar Indonesia Gelap.

Mahfud MD yang juga pernah menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 ini menegaskan bahwa tidak semua aspek di Indonesia berada dalam keadaan buruk. Meskipun ada kebijakan yang patut dikritisi, Mahfud percaya bahwa banyak hal yang berjalan dengan baik di negara ini.

“Tidak seluruhnya gelap. Banyak juga yang terang dan yang terang itu tidak perlu dihambur-hamburkan atau diproteskan,” ujar Mahfud MD ketika ditanya pers di UGM, Yogyakarta, Kamis (20/2/2025).

Menurut Mahfud MD, meskipun ada isu yang perlu diperbaiki, seperti kebijakan terkait efisiensi, bukan berarti seluruhnya negatif. Ia mencontohkan program pemberian makanan bergizi gratis yang disambut baik dan tidak perlu menjadi bahan protes.

Selain itu, Mahfud juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan negara. Ia mengingatkan bahwa sejak era Orde Baru, masalah birokrasi yang tidak efisien sudah menjadi keluhan masyarakat. Oleh karena itu, apabila pemerintah kini mendorong efisiensi, hal itu perlu dihargai dan diapresiasi.

“Siapa yang bilang efisiensi itu jelek? Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien. Dulu, inefisiensinya menurut Pak Sumitro itu 30 persen. Mungkin sekarang, temuan itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Kita hormati itu,” jelasnya.

Berkenaan dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang membawa slogan 'Indonesia Gelap', Mahfud MD menganggap hal itu sebagai bagian dari aspirasi demokrasi yang perlu dihargai, meskipun ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap konstruktif.

Mahfud menegaskan bahwa efisiensi harus dilakukan secara selektif dan tidak asal memangkas anggaran di semua sektor. 

Menurutnya, efisiensi harus diterapkan pada pengeluaran yang tidak berdampak signifikan, seperti proyek yang tidak jelas manfaatnya dan gaya hidup mewah pejabat yang menggunakan anggaran negara.

“Kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen, dipotong-potong begitu kan kurang tepat,” ujarnya.

Terkait kekhawatiran mahasiswa soal pemangkasan anggaran pendidikan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Mahfud menilai hal itu telah dijelaskan oleh pemerintah. 

Ia menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengklarifikasi bahwa bantuan pendidikan memang akan dikurangi, termasuk subsidi UKT.

“Kalau itu tidak perlu diresahkan,” kata Mahfud.

Namun ia menyoroti kebijakan pembekuan beasiswa baru dari pemerintah.

Mahfud menilai bahwa meskipun beasiswa lama tetap berjalan, kebijakan tidak membuka beasiswa baru perlu dipertimbangkan kembali.