Pelantikan Bupati Lombok Timur
Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Dilantik, Permasalahan Penataan Non-ASN Menanti
FKHD Lombok Timur, Irwan berharap dengan dilantik bupati dan wakil bupati Lombok Timur dapat berpihak kepada tenaga honorer.
Penulis: Toni Hermawan | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR – H Haerul Warisin dan H Mohammad Edwin Hadiwijaya resmi dilantik menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lombok Timur, Kamis (20/2/2025).
Menanggapi pelantikan bupati, Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur, Irwan berharap dengan dilantik bupati dan wakil bupati Lombok Timur dapat berpihak kepada tenaga honorer.
“Kepada bapak bupati dan wakil bupati, setelah resmi menjabat, agar memberikan perhatian penuh dan adil kepada tenaga honorer,” kata Irwan Munazir.
Ditegaskannya, honorer yang masuk dalam database BKN, telah mengabdi bertahun-tahun di lingkungan pemerintahan daerah dengan dedikasi tinggi namun hingga kini nasipnya belum jelas.
“Tolong perhatikan tenaga honorer di Lombok Timur dan prioritaskan database BKN untuk mengisi kekosongan dalam jabatan di setiap UPT masing-masing,” pintanya.
Ia meminta, tenaga honorer dalam database BKN diprioritaskan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, hal ini sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian selama bertahun-tahun.
“Keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga honorer harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, tanpa diskriminasi dan penundaan,” tegasnya.
Baca juga: Rem Blong, Truk Fuso Hantam Mobil Mini Bus di Lombok Timur
Ketua FKHD Lombok Timur ini menaruh harapan kepada bupati dan wakil bupati terpilih, mengambil langkah konkret untuk merealisasikan permasalahan ini.
“Penghargaan kepada tenaga honorer bukan hanya sekedar janji, namun harus diwujudkan dengan kebijakan nyata yang memberikan kepastian status dan kesejahteraan,” harapya.
“Kami menunggu tindakan nyata dan keputusan tegas dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Jangan abaikan tenaga honorer yang telah lama berjuang demi pelayanan publik di daerah ini,” imbuhnya.
Irwan mengakui, hingga saat ini belum ada rencana resmi dari honorer untuk bertemu dengan bupati dan wakil bupati, guna menyampaikan tuntutan. Namun jika tidak ada kejelasan, pihaknya akan menggelar pertemuan.
“Kalau tidak ada kejelasan mungkin perlu agendakan silaturahmi ke beliau,” ujarnya.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.