Efisiensi Anggaran: KPU Kena Pengurangan Rp 843 Miliar, Bawaslu Rp 955 Miliar

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan efisiensi anggaran belanja negara di tahun 2025. Ini berdampak signifikan pada berbagai kementerian dan lembaga, termasuk di antaranya penyelenggara Pemilu.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat pengurangan anggaran sebesar Rp 843 miliar, atau sekitar 27,53 persen dari pagu anggaran.

Sebagai hasil dari efisiensi ini, anggaran yang diterima KPU pada tahun ini adalah sebesar Rp 2.219.211.327.000, atau sekitar Rp 2,2 triliun.

"Anggaran KPU dari pagu semula Rp 3.062.311.327.000 kemudian mendapatkan efisiensi Rp 843.200.000.000, dan kemudian itu setara dengan 27,53 persen dan sekarang menjadi Rp 2.219.111.327.000," kata Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam rapat komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Afif menuturkan bahwa anggaran yang terdampak pemangkasan berupa dana program dukungan manajemen dan penyelenggaraan Pemilu. Namun, belanja operasional kantor pegawai dan non operasional dipastikan tidak terkena efisiensi.

"Adapun belanja operasional belanja operasional kantor pegawai dan non operasional tidak mendapatkan sasaran dari efisiensi demikian yang dapat kami sampaikan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan pihaknya juga terdampak efisiensi anggaran sebesar Rp 955 miliar. Dengan begitu, anggaran yang diterima kini hanya sebesar Rp1,4 triliun.

"Anggaran Bawaslu tahun anggaran ini Rp 2.416.945.124.000, kemudian hasil efisiensi mendapatkan Rp 955.000.000.000, sehingga pagu anggaran hasil efisiensi pada tahun 2025 ini adalah Rp 1.461.945.124.000," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang mengamanatkan pemangkasan anggaran pada APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa langkah efisiensi anggaran ini diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan agar kas negara bisa digunakan untuk program-program yang lebih langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), upaya swasembada pangan dan energi, serta perbaikan di sektor kesehatan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penyelenggara pemilu juga terdampak pangkas anggaran kpu kena rp miliar bawaslu rp miliar