Berita NTB
Dukung Program Gubernur NTB Terpilih, Pembahasan APBD Perubahan 2025 Dilakukan Lebih Awal
Tim transisi pemerintahan telah melakukan penyesuaian antara rencana pembangunan daerah (RPJMD) dengan visi-misi Iqbal-Dinda
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan proses transisi kepemimpinan, Gubernur terpilih Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamyanti Putri (Iqbal-Dinda).
Sekertaris Daerah (Sekda) H Lalu Gita Ariadi menjelaskan, dalam proses tersebut pemerintah dan tim transisi melakukan penyesuaian antara rencana pembangunan daerah (RPJMD) dengan visi-misi Iqbal-Dinda.
"Dalam proses itu ada janji-janji politik dan sebagainya maka nanti harus terakomodir dengan dokumen perencanaan," jelas Gita, Rabu (15/1/2025).
Gita juga menjelaskan setelah proses penyesuaian RPJMD dan visi-misi menjadi kebijakan dan program-program, selanjutnya akan menuju tahap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
"Sebelumnya APBD perubahan ada RPJMD dulu dan itu berproses, bisa lebih awal dari waktu normalnya karena semua sudah bekerja," kata Gita.
Gita mengatakan, sampai saat ini tim transisi gubernur dan wakil Ggbernur terpilih, terus melakukan koordinasi dengan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Diketahui target APBD 2025 Provinsi NTB menurun, di mana jumlah pendapatan daerah pada tahun ini sebesar Rp 5,78 triliun, padahal sebelumnya Rp 6,18 triliun.
Baca juga: Anggota Dewan Sebut APBD NTB 2025 Tak Berkualitas, Mau Tangani Kemiskinan Malah Bangun Embung
Rinciannya pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 menurun dari Rp 3,10 triliun menjadi Rp 2,51 triliun, transfer ke daerah Rp 3,07 triliun menjadi Rp 3,06 triliun sementara pendapatan lain-lain yang sah yang semula nihil menjadi Rp 210,10 miliar.
Sementara untuk belanja daerah juga menurun dari Rp 6,10 triliun menjadi Rp 5,68 triliun, KUA PPAS tahun 2025 terdapat surplus anggaran sebesar Rp 97,7 miliar, hal ini dikarenakan adanya pembiayaan berupa silpa sebesar Rp 25 miliar untuk pembayaran cicilan utang jatuh tempo sebesar Rp 122 miliar.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.