Pemkot Mataram

Pemkot Mataram Pastikan Tak Ada UMKM Gulung Tikar Imbas Revitalisasi Pantai Ampenan

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan tak ada pedagang atau pelaku UMKM yang gulung tikar imbas dari revitalisa Pantai Ampenan.

Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Laelatunniam
TRIBUNLOMBOK.COM/AHMAD WAWAN SUGANDIKA
Stand UMKM yang dibangun Pemkot Mataram di Pantai Ampenan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan tak ada pedagang atau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang gulung tikar imbas dari revitalisasi Pantai Ampenan.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daeraah (Sekda) Kota Mataram, H Lalu Alwan Basri, Senin (6/1/2025)

“Tidak ada (UMKM atau pedagang) yang gulung tikar, ada solusi yang harus kita tawarkan memang bahwa kita masih ada lahan di selatan, itu masih bisa di manfaatkan,” ucap Lalu Alwan

Disebutkannya, dibuatkannya 50 stand UMKM sebelumnya sesuai dengan pendataan awal. Adapun terdapat penambahan sekira 37 UMKM tersebut dikarenakan ada penambahan setelah dilakukannya pendataan.

“Setiap tahun bertambah terus UMKM kita, setiap ada pembangunan mulai ada penambahan,” katanya.

Meski demikian, pihaknya juga tidak bisa langsung mengakomodir UMKM baru tersebut. Ia menyebut Pemkot Mataram dalam hal ini juga harus selektif.

Untuk mengisi stand yang telah dibangun di Pantai Ampenan, Pemkot Mataram akan mendahulukan pedagang atau UMKM lama.

“Ini kita utamakan dulu pedagang pedagang lama, kemudian yang baru kita siapkan tempat, ya pelan pelan kita akan revitalisasi semuanya,” tegasnya.

Lalu Alwan juga menggarisbawahi isu banyaknya pedagang yang terjerat hutang, menurutnya itu hal yang wajar dalam sebuah usaha.

Meski demikian, ia juga mengimbau., bagi pedagang baru yang ingin berusaha dan membutuhkan modal untuk meminjam di Bank yang telah menjalin kerjasama dengan Pemkot Mataram.

“Kita tidak ingin UMKM kita terjerat di pinjaman ilegal. Makannya kita buat alternatif pinjaman seperti di program permodalan melalui Masyarakat Ekonomi Syariah (Mes), ada juga di BPR Syariah, BPR NTB yang juga menawarkan pinjaman legal hingga jangan sampai masyarakat terjerat di Pinjol itu,” tegasnya.

“Dan banya hal yang bisa dilakukan masyarakat kita, kita pemerintah ini sangat perhatian dan kita hadir di situ untuk menuntaskan permasalahan ini. Dan pemerintah sekarang selalu memantau dan punya komitmen memberikan perhatian lebih pada masyarakat kita khusunya para pelaku UMKM ini,” demikian Lalu Alwan.

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved