Pj Gubernur Sambut Baik Kerja Sama dengan Polda NTB dalam Penanganan Kasus Hukum Bagi Disabilitas

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pj. Gubernur NTB Hassanudin menerima kunjungan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Kamis (31/10/2024).

Kombes Pol Syarif Hidayat didampingi oleh Wadir Reskrimum, dan Kasubdit IV Bidang Remaja, Anak dan Wanita Reskrimum Polda NTB.

Pertemuan ini dalam rangka membahas pentingnya kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Polda NTB, dalam penanganan kasus hukum kelompok rentan khususnya disabilitas berhadapan dengan hukum

Pj. Gubernur NTB yang didampingi oleh Kapala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, dan dan Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi menyampaikan apresiasi yang tinggi dan sangat mendukung atas perhatian semua pihak.

Terlebih Polda NTB dalam mendukung memberikan pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Dalam hal ini memberikan layanan akomodasi yg layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

"Ini merupakan bagian dari ikhtiar kita semua untuk terus memberikan perhatian dan memenuhi hak-hak warga masyarakat kita utamanya disabilitas, dan kami Pemerintah Provinsi NTB memiliki kepentingan untuk mewujudkan NTB yang ramah disabilitas,"terang Hassanudin.

Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur meminta Dinas Sosial NTB juga instansi terkait untuk mendukung dengan maksimal.

Sementara itu, Kapala Dinas Sosial NTB, Ahsanul Khalik menyampaikan kesiapan Pemerintah NTB, melalui Dinas Sosial untuk mendukung Polda NTB dalam pendampingan, dan juga sarana prasarana untuk terpenuhinya layanan yang akomodatif bagi disabilitas berhadapan dengan hukum.

Pada pertemuan ini Kabag Hukum Polda NTB dan Direktur Reskrimum Polda NTB menyampaikan kepada Pj. Gubernur rencana penandatanganan Kerjasama, antara Pj Gubernur NTB dengan Kapolda NTB dalam pelayanan akomodatif bagi penyandang disabilitas, yang berhadapan dengan hukum, yang disambut positif oleh Pj. Gubernur agar dipersiapkan dengan baik.

Hassanudin meminta kebijakan ini segera dijalankan.

"Sehingga kita bersama-sama mempersiapkan sinergi layanan yang akan tertuang dalam nota kesepahaman Pemerintah Provinsi NTB, dengan Polda NTB dan Komisi Disabilitas Daerah, terkait pemenuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, yang dapat kita jadikan pedoman bersama dalam pelayanan hukum bagi penyandang Disabilitas di NTB," pungkas Hassanudin