Fitra Kritisi Rencana Prabowo Alihkan Subsidi BBM ke BLT

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Wakil Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ervyn Young, mengkritisi rencana pemerintahan Prabowo Subianto untuk merubah subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan mengalihkan subsidi BBM ke  sektor lain.

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10) lalu, Prabowo mengumbar banyak janji di bidang ekonomi. Salah satunya memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut skema subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai ke orang, tidak lagi ke barang.

Bantuan akan diberikan dengan cara transfer tunai  langsung kepada masyarakat miskin. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahilada menyebut belum ada keputusan, tapi sedang mencari format yang baik dan benar. Sasarannya agar BBM subsidi itu tepat sasaran.

Menurut Ervyn yang juga Core Team Koalisi Kusuka Nelayan Indonesia, pemerintah sebaiknya berhati-hati dalam mengambil kebijakan menyangkut warga cilik. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru melepaskan negara dari tanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan.

Ia membenarkan bahwa salah satu masalah terkait subsidi BBM  memang soal ketidaktepatan sasaran, sehingga subsidi BBM belum dinikmati oleh mereka yang berhak.

Namun ia berpandangan situasi itu tidak berarti pemerintah langsung memutuskan untuk merubahnya jadi BLT, atau dialihkan ke sektor lain. Karena kebijakan subsidi itu sangat berbeda tujuannya dengan BLT.

"Ini diskusi soal kebijakan. Mesti hati-hati dan jangan gegabah. Ini kan subsidi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap faktor produksi rakyat kecil  yang rentan mendapat hantaman ketika terjadi guncangan pasar,” kata Ervyn, Sabtu (26/10/2024).

Diterangkan Ervyn, ubsidi  dimaksudkan untuk mengurangi biaya produksi  sehingga rakyat lebih mudah berproduksi dan pendapatan menjadi lebih besar. Dengan kebijakan fiskal seperti itu, rakyat kecil menjadi lebih sejahtera. Nah kebijakan subsidi itu jauh berbeda dengan BLT yang ditujukan lebih kepada perlindungan sosial saat ada guncangan ekonomi.

“Jika kebijakan fiskal bentuknya subsidi, orang jadi lebih mudah bekerja dan berproduksi, tapi kalau BLT,  dananya itu justru digunakan untuk menalangi biaya hidup harian, bahkan sering terjadi justru dibelanjakan untuk yang tidak perlu," imbuhnya.

Ervyn mencontohkan bahwa di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah sepanjang  2016-2021 telah mengalokasikan kuota solar untuk nelayan pemilik kapal 30 GT ke bawah dengan jumlah rata-rata 1,96 juta kilo liter per tahun atau sekitar 12 persen dari total kuota BBM JT Solar yang disubsidi.

Namun selama bertahun-tahun, realisasi subsidi BBM yang sampai ke nelayan rerata hanya 26 persen. Sisanya, sebagian besar 74 persen. justru dialihkan oleh BPH Migas ke sektor lain, diduga diserap oleh sektor transportasi darat.

"Pertanyaannya kenapa subsidi BBM Solar tidak terserap di sektor perikanan. Jelas karena implementasi program tersebut buruk. Anggarannya  sudah dialokasikan, tapi itu tidak sampai ke nelayan karena berbagai sebab. Hasil studi kami di 10 provinsi pada tahun 2021 menemukan bahwa  82,8 persen nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi,” kata Ervyn.

“Krenanya angka 83,19 persen nelayan kecil membeli BBM di eceran dengan harga yang tinggi. Jadi nelayan kita harus keluar modal lebih besar. Realisasi solar subsidi 2016-2021, paling besar diserap sektor transportasi darat (92 persen). Sektor transportasi laut menyerap sekitar 4-5 persen. Sementara usaha perikanan serapannya hanya 3-4 persen,"  jelasnya. 

Baca juga: 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan di BUMN, FITRA Pertanyakan Sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani

Ervyn mengungkapkan bahwa menurut beberap studi, komponen BBM menyerap 60-70 persen biaya produksi nelayan kecil untuk melaut. Sisanya untuk logistik. Jadi jika mereka bisa mendapat BBM Solar dengan harga subsidi sesuai program pemerintah, pendapatan mereka bisa jauh lebih tinggi.