SJP Soroti Banyaknya Konflik Agraria di Lombok Timur, Janji Beri Perhatian Khusus Jika Tepilih

Hal itu imbas dari peralihan lahan pertanian menjadi lahan wisata ataupun lahan yang dikuasai pihak swasta namun dibiarkan mangkrak dan tidak terkelola.

Seharusnya lanjut SJP, pemerintah seyogyanya hadir berdiakusi untuk merencanakan supaya lahan yang dikelola tersebut tidak mubazir atau bahkan merusak lingkungan.

“Merubah lahan pertanian itu harus melibatkan masyarakat supaya legitimasinya kuat itu tiga hal yang menjadi pegangan kita. Apakah ada nilai tambah secara ekonomi apakah ada dampak lingkungannya kemudian apakah dampak sosialnya,” katanya.

“Kalau ini dipenuhi pembangunan ini kan berjalan, apakah pertanian kita perkuat wisata, kita perkuat atau saling menunjang yang penting tiga poin ini masuk,” pungkasnya.

(*)