Syamsul Luthfi Respon Isu Potensi Permainan Anggaran Dana Desa, Siapkan 1.200 Kader Siaga

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Bakal calon bupati yang akan bertarung di Pilkada Lombok Timur 2024, Syamsul Luthfi merespon pernyataan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB yang mengatensi adanya potens permainan anggaran di tingkat desa di Lombok Timur.

Menurut Luthfi, penggunaan anggaran di tingkat desa utamanya terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) harus dikelola sebaik mungkin dengan dibarengi pengawasan yang baik.

Oleh karenanya, jika terpilih pada Pilkada 2024, Luthfi dengan Bakal Pasangan Calon (bapaslon) Abdul Wahid (Luthfi-Wahid) akan menyiapkan kader siaga.

"Jadi selain kita tambah anggaran desa, kita akan menyiapkan kader siaga. Jadi ada lima sarjana per desa yang akan kita rekrut sebagai kaki, sebagai mata dan telinga kami pemerintah kabupaten, untuk membantu kepala desa baik yang terkait dengan administrasinya, dengan sosialisasi program APBN, APBD Provinsi maupun APPD Kabupaten," ucap Luthfi setelah dikonfirmasi (7/9/2024)

Nantinya lanjut dia, setiap desa aka ditempatkan 5 kader siaga, hingga akan ada 1.200 lebih kader siaga yang akan direkrut. Mereka nantinya akan bekerja untuk membantu kepala desa.

"Pengadaan kader siaga untuk desa ini juga visa menekan angka pengangguran di Kabupaten Lombok Timur, mengingat yang akan diserap mereka yang notabanenya merupakan fresh graduate," katanya.

Lebih jauh Luthfi juga mengatensi para Kades yang tertangkap melakukan praktek gratifikasi.

"Kita akan memberikan advokasi kepada mereka. Kita akan memberikan pembinaan. Jadi harus betul-betul emerintahan kabupaten itu menjadi bapak asuh yang baik. Memberikan berbagai macam hal yang dibutuhkan peningkatan kapasitas pemerintahan, peningkatan SDM, tentu akan kami lakukan," tegas Luthfi.

Diakuinya, berkaitan dengan ADD menjadi kelemahan pemerintahan desa selama ini. 

"Ketika dana desa keluar mereka (para kades) ujuk-ujuk mendapat dana besar seperti orang yang kaget gitu. Tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kapasitas," katanya.

"Nah itulah yang akan kami benahi kedepan, kami tidak ingin satu orang pun kepala desa di Lombok Timur ketika kami diberikan amanah yang tersangkut dengan masalah hukum," lanjutnya.

Baca juga: BPKP NTB Ingatkan Desa di Lombok Timur Waspadai Potensi Penyelewengan Dana Desa

Ia berharap, para kepala desa dan segenap aparaturnya beserta seluruh kepala wilayah yang ada di desa saat ini kalau ada program dari pemerintah pusat harus betul-betul dilaksanakan dengan baik.

"Jadi masalah administrasinya harus betul-betul menjadi prioritas. Harus seteliti mungkin. Jangan sampai mensiasati program. Maksudnya baik, tapi itu bertentangan dengan hukum, tidak sesuai aturan, itu akan salah. Jadi itu yang harus menjadi warning kita semua," sebutnya.

"Jadi jangan sampai berkreasi untuk masalah keuangan. Silahkan berkreasi untuk hal-hal lain," tutupnya.

(*)