Berita Kota Bima
Berhasil Menekan Stunting, Kota Bima Terima Insentif Dana Fiskal 5,5 Miliar dari Pemerintah Pusat
Kota Bima menerima penghargaan tambahan dana fiskal dari pemerintah pusat yang diberikan Wapres Ma'ruf Amin atas keberhasilan menekan stunting
Penulis: Toni Hermawan | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemerintah Kota Bima menerima penghargaan tambahan dana fiskal dari, Pemerintah Pusat Jakarta, atas keberhasilan menekan prevalensi stunting, Rabu (4/9/2024).
Penghargaan itu berbentuk tambahan dana fiskal dari Pemerintah Pusat ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin.
Diketahui, angka prevalensi stunting di Kota Bima per bulan Juli tahun 2024 sebesar 9,84 persen. Capaian ini tentu berkat kerjasama semua organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, BUMN/BUMD, serta Tim Penggerak PKK dari tingkat kelurahan hingga tingkat Kota Bima.
Penjabat Wali Kota Bima, Mukhtar mengungkapkan, insentif fiskal merupakan penghargaan atas kinerja pemerintah daerah melalui skema pengalokasian insentif.
Insentif alokasi dana fiskal tersebut merupakan hasil dari komitmen pemerintah Kota Bima dalam menjalankan kebijakan yang berhasil menekan angka stunting.
“Kita bersyukur kepada Allah SWT, keberhasilan ini adalah kerjasama semua OPD dalam melayani masyarakat, terutama mengatasi masalah stunting," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Bima Gelar Rakor Pencegahan Stunting, Tekankan Pentingnya Kerja Sama Lintas Sektor
Dijelaskannya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 yang ditetapkan pada 1 September 2024, bahwa Kota Bima menjadi salah satu daerah dari 130 daerah di Indonesia yang mendapat tambahan dana fiskal.
"Alhamdulillah Pemerintah Kota Bima mendapat tambahan dana fiskal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp. 5.587.858.000," katanya.
Ia berharap kepada setiap organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan terus bekerja sesuai tupoksi masing-masing.
(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.