Duet Amar-Hanipah di Pilkada Subawa Barat, Siap Daftar ke KPU 29 Agustus

Laporan Wartawan Tribun Lombok.com Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumbawa Barat, Amar Nurmansyah dan Hanipah Musyafirin (Amar-Hanipah) menyatakan siap mendaftar ke KPU pada 29 Agustus nanti.

Kepastian mendaftar di KPU Sumbawa Barat itu,  setelah pasangan dengan tagline "AMANAH" itu mengantongi SK B1KWK dari sejumlah partai politik pendukung yakni, PDIP, PKS, PPP dan Golkar.

"Dukungan dari sejumlah parpol  ini telah memenuhi bahkan melebihi syarat minimal untuk mengusung calon di Pilkada KSB yang membutuhkan lima kursi DPRD," ungkap Ketua 1 Relawan Amar-Hanipah, Leo Supardinata, saat dikonfirmasi pada Sabtu (24/8/2024).

"PDIP 5 kursi, PKS 2 kursi, PPP 2 kursi dan Golkar 3 kursi. Jadi Insya Allah kita sudah sangat siap mendaftar ke KPU," sambungnya.

Pasangan Amar-Hanipah direncanakan bertandang ke KPU Sumbawa Barat, pada hari terakhir pendaftaran 29 Agustus 2024.

Partai pendukung, tim pemenangan, dan relawan lebih dulu akan mengadakan rapat untuk membahas teknis pendaftaran dan deklarasi.

"Pastinya seluruh tim dan relawan kita undang saat pendaftaran dan deklarasi," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan,  tim relawan Amar-Hanipah telah terbentuk di seluruh desa dan dusun se Kabupaten Sumbawa Barat. 

Relawan di setiap desa dan dusun ini, masing-masing bertugas mengenalkan seluruh gagasan Amar-Hanipah untuk pembangunan KSB 5 tahun ke depan.

Leo juga mengatakan, pihaknya tetap komit mengusung politik silaturrahmi dengan  mengedepan etika dan sopan santun.  

Relawan dan pendukung ditekankan harus dapat  menahan diri untuk tidak terpancing isu-isu provokatif serta hal lain yang tujuannya hanya untuk memecah belah. 

Baca juga: Pilkada Sumbawa Barat, PKB dan PAN Alih Dukungan ke Pasangan Alim-Nasir

Menurutnya, sesuai dengan tagline AMANAH, relawan juga ditekankan untuk tidak berkomunikasi dengan cara sarkastik serta tidak memperhatikan budaya dan sopan santun karena akan memberikan efek yang tidak baik pada warga.

"Tidak pula memainkan politik kepentingan kelompok yang berbasis pada isu kepemimpinan putra lokal karena sangat kontraproduktif serta bisa mencabik dan mengoyak ikatan kebangsaan," jelasnya, 

"Politik yang mengedepankan tata krama, etika, serta sopan santun akan membuat situasi pemilu lebih sejuk dan adem. Apalagi dibarengi dengan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama," tutupnya.

(*)