Airlangga Mundur Jadi Ketum Golkar, Iqbal-Dinda Yakin Dukungan Tak Berubah di Pilgub NTB

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Mundurnya Airlangga Hartanto sebagai ketua umum Partai Golkar tidak membuat pasangan Lalu Muhamad Iqbal - Indah Dhamayanti Putri alias Iqbal-Dinda gelisah.

Pasangan ini yakin dukungan Partai Golkar yang sudah diberikan kepada Iqbal-Dinda di Pilgub NTB tidak akan berubah.

Hal tersebut disampaikan langsung Lalu Muhamad Iqbal yang merespons mundurnya Airlangga Hartanto sebagai ketua partai berlambang pohon berginin tersebut.

"Golkar partai besar, insyaAllah mereka selalu jaga komitmen," kata Iqbal, pada TribunLombok.com, Minggu (11/8/2024).

Pasangan Iqbal-Dinda menjadi salah satu pasangan dengan dukungan partai terbanyak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB. Pasangan ini sudah mengantongi dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PSI, dan terbaru dukungan dari Partai Hanura.

Dukungan partai ini sudah cukup bagi pasangan Iqbal-Dinda untuk mendaftar ke KPU dalam Pilkada 2024.

Respons Airlangga Mundur

Langkah Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar mengundang respons sejumlah pihak.

Airlangga Hartarto mengumumkan mundur sebagai Ketum Golkar, Minggu (11/8/2024).

Alasan Airlangga, ingin menjaga stabilitas transisi pemerintahan ke depan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar.

Ada yang menilai, Airlangga melepas jabatan Ketum Golkar karena adanya tekanan eksternal.

Berikut sejumlah tanggapan terkait mundurnya Airlangga.

1. Tanggapan Senior Golkar

Politisi senior Golkar, Jusuf Kalla (JK) meyakini mundurnya Airlangga bukan karena ada kisruh di internal Partai Golkar.

Tetapi, disebabkan tekanan kuat dari eksternal partai.

JK tidak menjelaskan sosok dari luar partai yang melakukan tekanan tersebut.

Keyakinan JK dilandasi dari internal Partai Golkar yang tetap menyetujui Musyawarah Nasional (Munas) digelar pada Desember 2024 mendatang.

"Pasti ada tekanan lebih kuat (terkait mundurnya Airlangga) karena kalau dari unsur internal, saya yakin tidak ada (tekanan ke Airlangga) karena semua sudah setuju (Munas) Desember."

"Tiba-tiba malah ada keputusan ini," katanya dikutip dari YouTube Metro TV, Minggu (11/8/2024).

Selain itu, JK mengatakan jika memang ada tekanan dari internal partai agar Airlangga harus mundur sebagai ketua umum, maka pasti akan digelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) hingga musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

"Tidak bisa orang per orang menyatakan itu. Dan juga tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah (kepengurusan) tanpa munas," jelas sosok yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI tersebut.

Berbeda dengan Jusuf Kalla, politisi senior Golkar lainnya yang juga Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan lebih menekankan hal itu sebagai hak Airlangga.

"Itu hak beliau untuk mundur," kata Luhut di sela peninjauan gedung kementerian koordinator di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (11/8/2024), dikutip dari Kompas.TV.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua Umum Golkar yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB).

Ia menghormati keputusan Airlangga mundur dari Ketua Umum Golkar.

"Dewan Pembina merasa priharin, tetapi memahami atas keputusan yang diambil Airlangga untuk mundur dari posisi ketua umum," kata Aburizal Bakrie, Minggu (11/8/2024).

Dewan Pembina mengapresiasi keputusan Airlangga untuk mendahulukan kepentingan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

ARB mengatakan keputusan mundur Airlangga Hartarto karena ingin fokus dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebentar lagi dilantik.

Ia menyadari tugas dan kompleksitas Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian membutuhkan ekstra fokus agar transisi pemerintahan berjalan baik.

"Airlangga ingin fokus di pemerintahan sebagai Menko Perekonomian mengingat tantangan ekonomi dunia ke depan juga semakin komplek," ujarnya.

2. Pengamat: Manuver Jokowi

Ujang menyebut ini merupakan langkah politik Jokowi di akhir masa jabatannya guna menguasai Partai Golkar.

"Kelihatannya Jokowi yang ingin bermanuver di akhir masa jabatannya untuk menguasai Golkar," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dikonfirmasi, Senin (12/8/2024).

Ia meyakini sosok yang nantinya mengganti Airlangga adalah kader Golkar yang merupakan kepercayaan Jokowi.

Kendati demikian, ia juga membuka kemungkinan bahwa pihak yang mencoba mengintervensi Golkar bukanlah Jokowi.

Namun, Ujang lebih condong pada dugaan pihak penguasa yang sedang menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih Golkar.

Caranya, lewat tangan orang lain dengan mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) maupun tekanan secara hukum.

"Kelihatannya Jokowi akan menggunakan tangan lain atau orang yang dianggap dipercaya, katakanlah tangan kanannya, yang dari kader Golkar untuk bisa menjadi plt menggantikan Airlangga," jelasnya.

Terkait mundurnya Airlangga, meski tak dibeberkan lebih dalam, Ujang melihat adanya faktor-faktor yang jadi pemicu keputusan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

"Tidak ada asap juga tidak ada api. Tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada masalah, problem, tekanan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Jokowi bisa saja mengutus orang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Dugaannya itu, didasari kepentingan Jokowi yang harus tetap terjaga meski dirinya sudah tidak lagi menjabat presiden.

Sehingga, kata Dedi, Jokowi butuh "perahu besar" untuk mengamankan kepentingannya usai tidak lagi menjadi presiden.

"Termasuk menjaga Gibran (putra sulung Jokowi), untuk tetap berada di jalur karir poltiik yang bagus atau tidak, sehingga Jokowi perlu perahu yang besar untuk ikut serta mengkomandoi pengawalan terhadap Giibran pemerintahan berikutnya," kata Dedi kepada Tribunnews.com Senin (12/8/2024).

"Tetapi itu tidak secara langsung kemudian Jokowi turun tangan memimpin Golkar, bisa saja Jokowi mengutus orang untuk bisa ditempatkan di Golkar kemudian mengikuti arah keputusan Jokowi ke depan," imbuhnya.

Dedi menduga nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bisa diutus oleh Jokowi jadi Ketum Golkar.

Namun jika keduanya benar bakal menjadi Ketum Golkar, maka semakin menguatkan dugaan bahwa mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Golkar, bukan karena persoalan pribadi karena menjaga stabilitas partai.

"Mungkin iya secara tidak langsung demi stabilitas partai, tapi kalau sampai nanti yang memimpin Bahlil atau Luhut berarti benar dugaan Airlangga mundur karena intervensi kekuasaan," pungkasnya.

3. Istana Membantah

Sementara itu, Istana menegaskan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar merupakan urusan pribadinya.

Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar."

"Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari kepada wartawan, Senin (12/7/2024).

Ari memastikan Airlangga tetap menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian di kabinet.

Airlangga pun kini berada di IKN untuk mengikuti sidang kabinet.

"Sampai saat ini Bapak Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI," ungkapnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Airlangga Mundur sebagai Ketum Golkar, Beda Respons Politisi Senior hingga Analisa Pengamat,