Berita NTB
Pj Gubernur NTB Hassanudin Berencana Mutasi Pejabat Eselon II
Mengisi kekosongan jabatan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah, Pj Gubernur NTB Hassanudin berencana melakukan mutasi pejabat eslon ll
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin, berencana melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Mutasi tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah lama lowong, termasuk untuk mengisi kekosongan akibat pimpinan di OPD tersebut memasuki pensiun.
"Selalu ada rencana, selalu dinamis, begitu kita bangun langsung kita rencanakan," kata Hassanudin, Rabu (7/8/2024).
Purnawirawan jenderal TNI bintang dua itu memastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan di setiap OPD, karena setiap OPD sudah diatur dengan sistem yang bagus.
Nama-nama pejabat yang akan mengisi jabatan yang kosong tersebut sudah disiapkan, sehingga tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan mutasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
"Tenang sudah kita siapkan," kata mantan Pj Gubernur Sumatera Utara itu.
Rencana mutasi pejabat eselon II sebenarnya sudah lama diusulkan sejak masa Pj Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi, bahkan sejumlah mekanisme seperti uji kompetensi para pejabat sudah dilakukan pada saat itu.
Baca juga: Jabatan Vital Sejumlah OPD Kosong, Pemkot Mataram Ajukan Mutasi ke Kemendagri
Namun hingga dicopotnya Lalu Gita dari jabatan Pj Gubernur NTB, mutasi tersebut belum juga mendapatkan persetujuan Kemendagri.
"Itu semua ada mekanismenya, seperti air yang mengalir ujungnya di laut," kata Hassanudin.
Saat ini ada beberapa OPD yang belum memiliki pimpinan definitif seperti Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Brida NTB.
Sementara beberapa kepala OPD lainnya yang dalam waktu dekat memasuki pensiun diantaranya Kepala BPKAD, Kepala Dinas ESDM termasuk Kepala Dinas PUPR yang berencana mundur lantaran maju Pilkada Kota Bima.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.