RSUD Provinsi NTB Capai IKM Pelayanan Sangat Baik dan Bebas Korupsi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Laelatunni'am

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB mencapai kualitas pelayanan sangat baik dan masuk dalam kategori bebas korupsi.

Capaian tersebut berdasar hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Mengacu pada peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017, tim survei kepuasan masyarakat melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD Provinsi NTB.

Direktur RSUD Provinsi NTB Lalu Herman Mahaputra menyampaikan RSUD Provinsi NTB periode triwulan I tahun 2024 IKM pelayan mencapai 3,66.

"Sedangkan nilai persepsi korupsi sebesar 3,78, RSUD Provinsi NTB berhasil mencapai kualitas pelayanan sangat baik dan masuk kategori bebas korupsi," terang pria yang karib disapa Dokter Jack ini, Kamis (13/6/2024).

Ada sembilan poin unsur penilaian IKM kualitas pelayanan di RSUD Provinsi NTB yang semuanya mendapat penilaian sangat baik.

Baca juga: Layanan Poliklinik RSUD Provinsi NTB Tetap Buka di Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama

1. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
2. Pemahaman tentang kemudahan prosedur pelayanan.
3. Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan.
4. Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.
5. Ketepatan penyelesaian pelayanan terhadap janji waktu pelayanan.
6. Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.
7. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
8. Kualitas sarana dan prasarana di unit ini.
9. Layanan konsultasi dan penangan pengaduan pengguna layanan.

Enam unsur penilaian IKM indek persepsi korupsi di RSUD Provinsi NTB yang semuanya mendapat penilaian bersih dan bebas korupsi.

1. Persyaratan dan prosedur pelayanan diinformasikan secara terbuka dan tidak berbelit.
2. Tidak terdapat perlakuan pelayanan khusus bagi orang/kelompok tertentu.
3. Petugas tidak menawarkan pelayanan di luar prosedur sesuai keinginan pasien untuk mendapatkan imbalan.
4. Petugas tidak menekan pasien dengan upaya menunda atau menolak pelayanan.
5. Tidak terdapat praktek percaloan untuk mendapatkan pelayanan.
6. Petugas menarik biaya sesuai tarif pelayanan dan disertai bukti pembayaran resmi.

(*)