Konflik Palestina vs Israel

Iran-Israel Memanas, Jubir Kemenlu RI Lalu Iqbal Mendesak Dewan Keamanan PBB Bertindak

Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk menurunkan ketegangan dan terus berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

Editor: Sirtupillaili
Dok.Istimewa
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Situasi di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah Iran menghujani Israel dengan ratusan drone dan rudal balistik, pada Sabtu (13/4/2024) malam.

Serangan Iran tersebut merupakan balasan atas tindakan militer Israel yang menyerang Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024.

Aksi saling serang Iran dan Israel tersebut memperluas eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bahkan banyak pihak memprediksi perang dunia ke-3 bila negara-negara sekutu terlibat lebih jauh.

Menyikapi situasi itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI melalui juru bicaranya Lalu Muhamad Iqbal menyatakan, Indonesia sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah saat ini.

Ia menyerukan semua pihak untuk menahan diri.

Baca juga: Lalu Iqbal Bantah Indonesia Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel: Tetap Kokoh Dukung Palestina

Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak untuk menurunkan ketegangan dan terus berupaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah, termasuk menghentikan pendudukan ilegal Palestina dan berbagai pelanggaran hukum internasional oleh Israel.

"Penyelesaian masalah Palestina yang adil melalui Two-State Solution akan menjadi kunci terciptanya stabilitas keamanan kawasan," kata Lalu Iqbal.

Antisipasi Dampak Ekonomi

Konflik di Timur Tengah ini juga dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah antisipatif.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyarankan pemerintah Indonesia merevisi asumsi indikator makroekonomi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tentang harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Sebab, kedua indikator tersebut, harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki dampak pada kenaikan APBN khususnya belanja terkait subsidi BBM, energi, impor, dan lain-lain.

"Apalagi besarnya cicilan utang luar negeri dan bunganya juga meningkat. Belum lagi berbagai belanja pemerintah terkait infrastruktur dan belanja pembangunan lainnya juga akan meningkat," kata Esther, dikutip dari Tribunnews, Senin (15/4/2024).

Langkah lainnya, kata Esther, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran ke aktivitas yang produktif, sehingga bisa menghasil pemasukan yang lebih banyak.

Kemudian mendorong ekspor produk industri dalam negeri, mengelola anggaran secara efisien, dan menghindari pemborosan.

(*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Iran-Israel Memanas, Ekonom Sarankan Pemerintah RI Revisi Asumsi Indikator Makroekonomi di APBN.

 

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved