Turunkan Angka Stunting, Pemkab Lombok Barat Adakan Lokakarya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

TRIBUNLOMBOK.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat berkomitmen dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Hal tersebut diwujudkan melalui rangkaian kegiatan lokakarya, Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) untuk Percepatan Pencegahan Stunting, yang dilakukan oleh Yayasan Cipta dengan dukungan Tanoto Foundation.

Perlu diketahui,  hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan, tingkat prevalensi stunting berada pada angka 34 persen. Pemerintah Indonesia telah menentukan target penurunan stunting menjadi 14 % pada tahun 2024.

Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu kabupaten dampingan yang telah memiliki dokumen strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) untuk percepatan pencegahan stunting. Kabupaten ini juga menjadi percontohan dalam mengimplementasikan KPP melalui pengembangan modul Komunikasi Perubahan Perilaku bagi tokoh kunci (tokoh agama dan tokoh adat) pada 2021, dengan dukungan Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Lombok Barat Dr. Mutmainnah, M.Pd. menerangkan, melalui strategi KPP teranyar diharapkan angka stunting dapat turun di wilayahnya.

"Strategi KPP yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan bersama Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta merevisi beberapa hal terkait dengan sasaran. Yang semula anak balita atau 1000 HPK (hari pertama kelahiran), kini menjadi keluarga berisiko stunting," tutur Mutmainnah dalam wawancara bersama Tribun Network, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Pemkab Lombok Barat Evaluasi Implementasi Smart City

Ia menerangkan, melalui Strategi KPP ini upaya promosi pencegahan stunting akan lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga membekali tokoh adat dan tokoh agama dengan modul dan buku saku agar pesan pencegahan stunting bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Buku saku dapat diakses secara gratis melalui Website SIGAP di sigap.tanotofoundation.org.

"Bagaimana tokoh adat, agama maupun tenaga kesehatan ini sebelum penjelasan ke masyarakat soal stunting, mereka harus paham stunting itu apa," ujar Mutmainnah.

Puluhan tokoh adat dan tokoh agama tersebut juga telah dilatih untuk memberikan pesan-pesan terkait pencegahan stunting kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Karena peran tokoh agama dan tokoh adat sangat kuat, terdapat peningkatan pengetahuan di masyarakat Kabupaten Lombok Barat tentang stunting setelah diedukasi oleh tokoh agama dan tokoh adat yang berasal dari anggota forum Dai kesehatan.

Mutmainnah menambahkan, pihak Kabupaten Lombok Barat  juga sudah merevisi dokumen Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam pencegahan stunting yang bekerjasama dengan dinas kesehatan agar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah pusat.

"Beberapa waktu lalu stunting diterapkan pada 1000 hari pertama kelahiran bayi sementara sekarang sasarannya adalah keluarga berisiko stunting.  Bukan hanya 1000 HPK tapi keluarga berisiko stunting juga," ujar Mutmainnah.

"Pemda menyapa desa, semua UPT dibuatkan SK untuk turun ke masyarakat paling tidak dalam sebulan untuk melihat angka stunting," tambahnya.

Kata Mutmainnah, keluarga beresiko stunting di Kabupaten Lombok Barat di tahun ini tercatat 30.167 orang. Jumlah inilah yang diintervensi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya penurunan stunting melalui sejumlah program, salah satunya strategi komunikasi perubahan perilaku. Jumlah tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan. Sebab, pada tahun lalu, keluarga beresiko stunting tercatat 50.242 jiwa.

"Pendataan terakhir Bulan Oktober 2023, angkanya 30.167. Jadi, sudah berhasil ditekan,” kata Mutmainnah.

Baca juga: Turunkan Angka Stunting hingga 12,38 Persen, Lombok Barat Melampaui Target Nasional

Mutmainnah menambahkan, ada beberapa kategori keluarga berisiko stunting. Secara umum yaitu, keluarga yang di dalamnya terdapat anggota keluarga remaja, memiliki balita, serta ibu hamil. "Itu berisiko stunting kalau tidak diberi atensi,” jelasnya.

Kemudian, pasangan suami istri menikah usia dini, serta terdapat anggota keluarganya yang mengalami stunting. Mutmainnah menjelaskan, mereka inilah yang menjadi fokus penanganan upaya pencegahan kondisi gagal tumbuh pada bayi itu. Ada pendampingan-pendampingan secara masif terhadap mereka.

 "Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Bupati, di tahun 2024 angkanya bisa delapan persen atau bisa ditekan menjadi 1 digit," kata Mutmainnah. (*)