Anies Baswedan Kritik IKN, Jubir Timnas Amin: Ini Soal Prioritas

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional (Timnas) Calon Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Refly Harun buka suara soal pernyataan Anies mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Refly, Anies tidak serta merta menolak pembangunan IKN melainkan mempertanyakan pentingnya IKN di tengah banyaknya permasalahan mendasar lainnya.

"Kita berfikir ini soal prioritas kita pake ekonomi rumah tangga, anda punya budget yang terbatas pilihannya menyekolahkan anak atau beli mobil BMW," kata Refly saat ditemui di Mataram, Sabtu (9/12/2023).

Menurut pakar hukum tata negara itu, saat ini persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia adalah soal kesehatan dan pendidikan.

Sehingga anggaran yang digunakan untuk pembangunan IKN, seharusnya bisa digunakan untuk menuntaskan permasalahan itu.

Baca juga: Peta Pilpres 2024 di NTB Versi Ali BD, Potensi Suara Pemilih Prabowo Pindah ke Anies atau Ganjar

Jubir Timnas Amin itu juga menjelaskan, jika nantinya pasangan Amin terpilih menjadi presiden, bukan berarti pembangunan IKN akan diberhentikan namun akan dikaji kembali dengan skala prioritas yang lainnya.

"Kalau Anies terpilih bagaimana dengan IKN? ya pasti nanti akan dikaji apakah proses pembangunannya akan dipercepat diperlambat atau ditunda," jelas Refly.

Refly mengatakan Visi Misi Anies-Cak Imin menyebut, pembangunan kota tidak hanya terpusat di IKN namun akan ada 14 kota lainnya.

"Kalau hanya dibangun satu kota, terus yang lain akan jadi pinggiran itu tidak ada artinya," katanya.

Pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan yang mangkrak serta beberapa pembangunan prioritas lain pun akan dikaji ulang.

Baca juga: Anies Baswedan Kampanye Terbatas di NTB 2 Kali, Akan Dihadiri 3 Ribu Orang

Jubir Timnas Amin Geis Kalifa mengatakan anggaran pembangunan IKN yang menelan Rp 500 triliun lebih itu, bisa digunakan untuk pembangunan 14 kota di Indonesia.

Demikian juga dengan di bidang transportasi yang diperkirakan membutuhkan dana Rp 270 triliun.

"Mustahil rasanya Mataram ini daya cover transportasi khususnya jika mengharapkan APBD, tapi jika di bantu dari pusat, covernya akan lebih cepat," kata Geis.

Deretan Kritik Anies Soal IKN

Sebelumnya, diketahui bahwa Anies sempat mengkritik IKN karena dinilai menimbulkan ketimpangan baru.

Hal tersebut, Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan dari peneliti Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Prof Siti Zuhro yang bertanya kepada Anies soal pembangunan IKN apakah prospektif untuk Indonesia di masa depan.

"Kalau dengan alasan pemerataan, karena itu menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah lainnya" kata Anies, dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Rabu (22/11/2023).

Anies menjelaskan, cara pemerataan yang bisa dilakukan jika pemerintah serius menginginkan adanya pemerataan, seperti kota yang sudah ada saat ini dikembangkan dari kota kecil ke kota skala menengah.

Kemudian, kota skala menengah diberikan program agar bisa berkembang menjadi kota besar.

"Jadi, antara tujuan dan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung, kami melihat ini problem."

"Karena itu ini harus dikaji secara serius, karena tujuan kita Indonesia yang setara Indonesia yang merata," pungkasnya.

Anies Anggap IKN Tak Bermanfaat untuk Rakyat, tapi Aparat Negara

Selain itu, Anies juga mengkritik IKN yang menurutnya hanya bermanfaat untuk aparat negara, bukan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Kalau di sini (IKN) yang dirasakan oleh aparat negara yang nanti bekerja untuk negara. Sementara yang kita perlukan negara bekerja untuk rakyat," kata Anies dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023)-FPIC di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (2/11/2023).

• Elektabilitas Prabowo-Gibran 50,5 Persen, Ungguli Anies-Imin & Ganjar-Mahfud, Bisa Menang 1 Putaran

Menurut Anies, hal lain yang lebih penting bagi Indonesia adalah mencari dukungan internasional untuk membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pasalnya, fasilitas pendidikan dan kesehatan itu akan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Itu lebih urgen daripada untuk membangun sebuah kota karena kalau kita lihat manfaat dari pembangunan fasilitas kesehatan itu akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Anies.

Sehingga, dalam hal ini, Anies mendorong pentingnya Indonesia melakukan kerja sama internasional untuk membangun infrastruktur kebutuhan dasar rakyat.

Bahkan, salah satu partai pengusung Anies di Pilpres 2024, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut mengkritisi pembangunan IKN ini.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu berharap Anies tak melanjutkan kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota ke IKN jika terpilih menjadi presiden di 2024 nanti.

Pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru itu merupakan suara dari PKS dan berharap Anies dapat mengakomodir aspirasi tersebut.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai-partai yang lain,” kata Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Namun, cawapres pendamping Anies, yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak setuju dengan pernyataan PKS tersebut.

Cak Imin tetap menginginkan pemindahan ibu kota itu ke IKN.

Sebut Anggaran Pembangunan IKN Besar Tapi Tak Digunakan untuk Kebutuhan Mendesak

Baru-baru ini, Anies juga kembali mengkritik pembangunan IKN saat safari politiknya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).

Anies mengatakan, anggaran pembangunan IKN yang besar itu tak digunakan untuk kebutuhan mendesak.

Padahal, publik punya kebutuhan yang lebih mendesak hari ini, sehingga ia sering mempertanyakan pembangunan IKN tersebut.

"Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen (mendesak)," ujar Anies.

"Saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini," kata dia.

Menurut Anies, anggaran besar tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak.

Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik, dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.

Hal tersebut, dikatakan Anies, manfaatnya lebih banyak.

"Manfaatnya (lebih banyak) mana di banyak kota atau di satu kota IKN?" tanya Anies ke kader Partai Nasdem.

"Banyak kota," jawab Anies.

(TribunLombok.com/Tribunnews.com)