Pemerintah Kota Bima Bangun Kerja Sama Mengatasi  Banjir

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima rapat koordinasi dan supervisi pembentukan forum pokja ketangguhan banjir perkotaan bersama Subdit Pekerjaan Umum Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri sebagai fasilitator.

Kepala Bappeda Kota Bima Drs. Adisan mengatakan rapat ini sebagai tindak lanjut dari lokakarya penguatan kapasitas pemerintah daerah pada awal bulan November 2023 lalu di Hotel Ambara Jakarta.

Baca juga: Wali Kota Bima Mohammad Rum Koordinasi dengan BNPB RI tentang Mitigasi Bencana Banjir

Adisan menekankan penguatan kelembagaan dan kelompok masyarakat sebagai subjek utama yang berperan aktif dalam usaha penanganan banjir di Kota Bima.

”Melalui perubahan perilaku diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam usaha preventif dan responsif terhadap pengurangan resiko bencana banjir di Kota Bima," kata Adisan saat membuka Rapat Koordinasi dan Supervisi Pembentukan Forum Pokja Ketangguhan Banjir Perkotaan di ruang rapat Bappeda Kota Bima, Selasa (28/11/2023).

Ia berharap program-program terimplementasikan dengan baik khususnya penanganan banjir perkotaan yang dilaksanakan di Kota Bima dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan acuan regulasi yang telah ditetapkan sekaligus.

"Saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada NuFREP sebagai lembaga donatur proyek ketahanan banjir Kota Bima," ujarnya.

Sekretaris Bappeda Kota Bima Arif Roesman Effendy menjelaskan tentang kondisi eksisting kelembagaan yang meliputi berbagai regulasi yang terkait dengan penanganan banjir Kota Bima.

"Program prioritas Pemerintah Kota Bima untuk penanganan risiko banjir di tahun 2023 dan tahun 2024 sebagai bentuk komitmen dan dukungan daerah terhadap kerja sama NUFReP," katanya.

Kasubdit Pekerjaan Umum Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Ahmad Azzam mengatakan pelaksanaan program NuFREP di Indonesia antara lain terkait dengan regulasi sebagai acuan dasar yaitu Perpres Nomor 18 tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024.

"Isu strategis dan arah kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim di Indonesia, serta penjelasan mengenai monitoring dan evaluasi capaian program NuFREP," katanya.

Tahapan kerjasama NUFReP yang akan berlangsung selama lima tahu sejak bulan April 2023 hingga Januari 2028. Total anggaran untuk kegiatan konstruksi (struktural) di Kota Bima mencapai Rp 936,5 miliar.

Pekerjaan tahap pertama berupa penanganan saluran drainase primer dengan anggaran Rp 256 miliar dalam beberapa hari ke depan akan segera dibuka proses pelelangan. (*)