Pelebaran Jalan di Lombok Utara Terkendala Pembebasan Lahan, Tiang Listrik, dan Pipa PDAM

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dimulai dari Kecamatan Bayan sampai Jembatan Sokong, Kecamatan Tanjung dengan sumber dana dari World Bank.

Namun proyek pelebaran jalan itu terkendala dengan pembebasan lahan masyarakat.

Anggota DPRD KLU, Kardi mengungkap masyarakat mengaku belum dibayar bahkan diantara mereka menganggap biaya pembebasan tidak sepadan.

"Kami mendengar informasi dari banyak masyarakat kita ternyata masyarajat kita masih belum mendapatkan ganti rugi," ucap Ketua Fraksi Demokrat ini saat ditemui TribunLombok.com, Senin (13/11/2023).

Baca juga: Wabup Lombok Tengah Nursiah Kirim Usulan Pembangunan Jalan Nasional Jelojok-Praya

Menurutnya, persoalan ganti rugi pembebasan lahan kini menjadi pekerjaan rumah.

Sepengetahuannya, rumah warga yang berada di tepi jalan sudah dibongkar walaupun belum mendapatkan biaya ganti rugi.

"Saya tidak bisa sebutkan jumlahnya, tapi banyak di antara mereka yang mengadu ke saya, contoh kecil di kecamatan Bayan masih banyak yang belum dibayarkan untuk pembebasan lahannya," katanya.

Kendala lainnya yakni keberadaan tiang listrik.

"Ini juga dikeluhkan oleh para pekerja itu, ini kenapa belum digarap tentunya semua permasalahan-permasalahan kaitan dengan pembebasan lahan tiang listrik, dan juga pipa PDAM, ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang," jelasnya.

Baca juga: Bupati Lombok Tengah Berencana Bangun Jalan Dua Jalur dari Pasar Jelojok ke Praya dan Mal

Apalagi pelebaran jalan ini ditarget selesai 30 Desember 2023.

Menurutnya target itu tidak akan bisa terealisasikan sehingga proyek berpotensi molor hingga Maret 2024.

Padahal pelebaran jalan itu sebagian anggarannya dari Pemda KLU sebesar Rp 20 miliar.

"Menurut hemat kami dengan kontribusi dari pemerintah daerah ini, ya Alhamdulillah ini merupakan sebuah angin segar, mengingat pak Bupati juga berkeinginan membangun jalur 2 kan dari Jembatan BRI ke Tanah Sokong itu," tutupnya.

Perwakilan World Bank Indonesia Evi Hermirasari telah melakuka peengecekan langsung progres pembangunan jalan nasional di KLU Selasa (7/11/2023).

Dalam proses Monev terungkap beberapa ruas jalan yang belum dimulai pengerjaan itu karena terkendala dengan pembebasan.

Persoalan itu diharapkannya segera dituntaskan agar pembangunan bisa diselesaikan.

"Kami dari Perwakilan World Bank Indonesia juga meninjau progres pembangunan IPLT Jugil yang berada di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kec.Gangga dimana dana pembangunan juga berasal dari World Bank," tuturnya.

(*)